PENGARUH PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TERHADAP HASIL PEMILIHAN GUBERNUR LAMPUNG 2014

Aryo Fadlian

Abstract


Abstract


The implementation process of the election of Governor of Lampung in 2014
was still a lot of controversy with the process so complicated that ultimately
resulted elected leaders, after the long process, sprang DKPP decision
relating to the election of the Governor of Lampung in 2014. The verdict of
DKPP generates convicted and fired Lampung Provincial Election
Supervisory Board The purpose of this research was to determine and
analyze the strength of decision DKPP Lampung gubernatorial election in
2014. In this study the authors discussed the use of theory and concepts;
theory of legislation, the concept of the State institutions, the concept of an
independent State institution using normative juridical research method, i.e.
obtaining secondary data obtained from the study of literature, books, and
legislation. Results of research and discussion show that many violations in
the elections in 2014 that resulted in the governor of Lampung in 2014
resulted in the termination of the Election Supervisory Board members
Lampung province because it violates the code of ethics. Strength Honor
Council Election decision final and binding give lessons to the election
organizer Lampung Province.

Keywords: Verdict Strength, Election Organizer Ethics Council, Election
Violations


Abstrak


Proses pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung tahun 2014 masih banyak
kontroversi dengan prosesnya yang begitu rumit sehingga akhirnya
menghasilkan pemimpin terpilih, setelah proses yang panjang, muncul
keputusan DKPP terkait pemilihan Gubernur Lampung tahun 2014. Putusan
tersebut DKPP menghasilkan terbukti dan dipecat Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan
menganalisis kekuatan keputusan pemilihan gubernur DKPP Lampung pada
tahun 2014. Dalam penelitian ini penulis membahas penggunaan teori dan
konsep; Teori perundang-undangan, konsep lembaga negara, konsep
lembaga negara merdeka yang menggunakan metode penelitian yuridis
normatif, yaitu memperoleh data sekunder yang diperoleh dari studi literatur,
buku dan perundang-undangan. Hasil penelitian dan pembahasan
menunjukkan bahwa banyak pelanggaran dalam Pemilu 2014 yang
mengakibatkan Gubernur Lampung pada tahun 2014 mengakibatkan
penghentian anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung karena
melanggar kode etik. Keputusan Kehormatan Dewan Kehormatan keputusan
final dan mengikat memberi pelajaran kepada penyelenggara pemilu
Provinsi Lampung.


Kata Kunci: Kekuatan Putusan, Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum, Pelanggaran Pemilu



Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.859

Refbacks

  • There are currently no refbacks.



Fiat justisia has been indexed in Directory of Open Access Journals (DOAJ) since November 24, 2016. Fiat justisia also registered as a member of CrossRef.

  

 

                   

 Full indexing services.


Available Online Since December 2015

FIAT JUSTISIA - p-ISSN: 1978-5186 e-ISSN: 2477-6238


Creative Commons License
Fiat Justisia by Faculty of Law, University of Lampung is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.