IMPLIKASI HUKUM PERUBAHAN PENGATURAN TENTANG BLANGKO AKTA PPAT DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH

Reky Kurniawan

Sari


Dalam melakukan pendaftaran tanah karena pemindahan hak harus ada akta terlebih dahulu dihadapan PPAT sesuai dengan Pasal 37 Peratuan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang mana akta disediakan oleh BPN, dewasa ini setelah terbitnya Peraturan Kepala BPN No.8 Tahun 2012 yang mengubah Pasal 96 Peraturan Menteri Agraria No.3 Tahun 1997 yaitu mengenai bentuk-bentuk akta dan melimpahkan pembuatan blangko akta dibuat langsung oleh PPAT, setelah terbitnya peraturan tersebut menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Dalam hal ini dampak positif yang terjadi yaitu sejak terbitnya peraturan tersebut pelayanan dalam pembuatan akta tanah meningkat, akan tetapi mengenai dampak negatifnya lebih rentan pelanggaran hukum nya, dalam hal ini cenderung pemalsuan akta, karena dalam pembuatan blangko akta tanah tidak dilengkapi dengan system keamanan yang memadai.


Teks Lengkap:

Reky Kurniawan

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.