ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG NOMOR 16/G/2009/PTUN/BL TENTANG SENGKETA SERTIFIKAT GANDA

Emelda Sari

Sari


Sertifikat pada dasarnya merupakan akta otentik yang menunjukkan kepemilikan tanah secara sah, tetapi pada kenyataannya terdapat sertifikat ganda yang berdampak pada terjadinya sengketa, sehingga salah satu pihak yang terlebih dahulu memiliki sertifikat mengajukan gugatan kepada Kepala Kantor Pertanahan dan pihak lain yang memiliki sertifikat di kemudian hari.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dasar pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 16/G/2009/PTUN/BL tentang Sengketa Sertifikat Ganda adalah objek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 9500/kp.B tanggal 26 April 2004 seluas 302 M2, atas nama tergugat II Intervensi, Surat Ukur Nomor 288/ Kampung Baru/2004 tanggal 27 April 2007.

Menimbang bahwa gugatan penggugat tersebut, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam tanggapannya masing-masing tanggal 12 Oktober 2009 dan 28 Oktober 2009 selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dalam mempertimbangkan tentang pokok sengketanya. (2) Akibat hukum terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 16/G/2009/PTUN/BL terhadap masalah sertifikat ganda adalah Tergugat harus melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 9500/kp.B tanggal 26 April 2004 batal demi hukum, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif dalam rangka menciptakan kepastian hukum. 


Teks Lengkap:

EMELDA SARI

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.