IZIN CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DAERAH DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA DI PROVINSI LAMPUNG

Zevina Zoravianda

Sari


Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada era otonomi daerah seharusnya dapat bekerja secara profesional dalam mewujudkan fungsi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, tetapi fakta politik menunjukkan bahwa seiring dengan otonomi daerah, terdapat PNS yang menjadi calon kepala daerah.  Sebelum diberlakukannya UUASN, PNS yang menjadi pejabat politik masih tetap berstatus sebagai PNS dan hanya diwajibkan untuk mengajukan cuti, tetapi setelah diberlakukannya UUASN, setiap PNS yang mencalonkan diri sebagai pejabat politik harus mengundurkan diri sebagai PNS.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Pengaturan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah (2) Implikasi hukum (hak dan kewajiban) bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin cuti di luar tanggungan Negara

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pengaturan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil. Pasal 26 menyatakan bahwa kpada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secaraterus-menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan Negara. Cuti di luar tanggungan Negara dapat diberikan - paling lama 3 (tiga) tahun. Jangka waktu cuti diluar tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.  (2) Implikasi hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin cuti di luar tanggungan Negara adalah seorang pegawai negeri yang diangkat menjadi pejabat negara hanya menerima penghasilan sebagai pejabat negara, penghasilannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dihentikan. Sementara kewajibannya adalah PNS setelah habis menjalankan cuti diluar tanggungan negara wajib melaporkan diri kepada instansinya induknya untuk ditempatkan kembali apabila ada lowongan, PNS yang tidak melaporkan diri kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti diluar tanggungan negara, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.


Teks Lengkap:

Zevina Zoravianda

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.