IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM PADA MASYARAKAT MISKIN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Di Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung)

Andan Adi Satriawan

Sari


Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga Negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, khususnya bagi masyarakat miskin. Permasalahan: Bagaimanakah Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung dan Apa sajakah yang menjadi faktor-faktor penghambat Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung. Penelitian menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Hasil penelitian: Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung sampai saat ini belum optimal karena belum bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat miskin di Bandar Lampung. Faktor-Faktor yang menjadi Penghambat Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung antara lain yaitu, (a) Faktor hukum sendiri meliputi masih minimnya payung hukum untuk masalah bantuan hukum, (b) Faktor SDM yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas pemberi bantuan hokum, (c) Faktor dari kebudayaan masyarakat sendiri berkaitan dengan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bantuan hukum dan masih malasnya masyarakat untuk melapor pada Lembaga Bantuan Hukum. Saran yang dapat disampaikan adalah.(1) Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Bandar Lampung seharusnya harus mendapatkan perhatian lebih, perbaikan dari segi peraturan atau perundangan khususnya yang mengatur APBD harus lebih di kuatkan kembali untuk mewjudukan kesamaan dihadapan hukum (equality before law).(2) perlu ada perbaikan dari segi jumlah petugas pemberi bantuan hukum agar lebih merata dibidang bantuan hukum lebih menyebar luas dan memberikan pemikiran baru pada masyarakat miskin yang tersangkut masalah hukum.


Teks Lengkap:

Andan Adi Satriawan

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.