KEBIJAKAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DALAM PENDATAAN ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL (PUPNS) DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Rachmad Mahendra

Sari


Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil Elektronik (E-PUPNS) adalah program yang yang digagas oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015. Permasalahan penelitian ini dirumuskan: (1) Bagaimanakah kebijakan Badan Kepegawaian Negara dalam pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) di  Kota Bandar Lampung? (2) Apakah faktor penghambat terhadap kebijakan Badan Kepegawaian Negara dalam pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) di  Kota Bandar Lampung?

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris. Prosedur pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengelolaan data dilakukan melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi data, penyusunan data dan seleksi data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, Kebijakan BKN dalam pendataan ulang pegawai negeri sipil di Kota Bandar Lampung  melalui Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan sebuah kebijakan dengan sasaran seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kehadiran ePUPNS bertujuan untuk memperoleh data yang akurat, terpercaya dan terintegrasi, sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN. Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan BKN dalam PUPNS di Kota Bandar Lampung yaitu sumber daya manusia (SDM), Infrastruktur internet dan kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai tata cara pengisian e-PUPNS.

Kata kunci : Kebijakan, Badan Kepegawaian Negara, PUPNS.

 


Teks Lengkap:

PDF

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.