KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PEMAKAMAN UMUM NON MEWAH ( STUDI KASUS : TPU JOGLO BLOK A BALAD 004 SRENGSENG )

Mesiska Larasti

Sari


Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pemungutan retribusi tempat pemakaman umum non mewah merupakan suatu upaya kebebasan dalam mengambil keputusan dalam situasi yang dihadapi dengan tindakan yang mengarah pada tujuan-tujuan yang diusulkan oleh pemerintah khususnya Gubernur DKI Jakarta serta Dinas Pemakaman dan Pertamanan untuk mencapai sasaran. Tujuan yang dimaksud adalah untuk memaksimalkan pelayanan bagi publik serta meningkatkan aksesbilitas kawasan. Pemungutan Retribusi pelayanan pemakaman telah diatur oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Pajak dan retribusi daerah, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pelayanan Pemakaman dan Peraturan Gubernur DKI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksaan Peraturan Daerah. Adapun tata cara yang telah diatur dari peraturan gubernur dalam pemungutan retribusi tempat pemakaman umum non mewah masih terjadinya pemungutan liar dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mereka buat sendiri dengan biaya lebih tinggi dari peraturan retribusi yang telah dibuat Dinas Pertamanan dan Pemakaman sudah memperingatkan  para warga masyarakat bila masih ada pemungutan liar dari pihak manapun segera melaporkan dan orang tersebut akan diberikan sanksi.

Permasalahannya adalah : a). Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam pemungutan retribusi pelayanan Pemakaman Umum Joglo Blok A Balaad 004? b). Bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Retribusi pelayanan Pemakaman Umum Joglo Blok A Balaad 004?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis dan data empiris. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder. Data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam  pemungutan retribusi tempat Pemakaman Umum Non Mewah belum berjalan optimal. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemakaman dan Pertamanan Jakarta dan masyrakat setempat masih terdapat pungutan liar. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Kebijkaan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam pemungutan retribusi pelayanan pemakaman Umum Non Mewah yaitu faktor pendukung sanksi untuk para petugas pemungut dan dalam pembayarannya harus melalui Bank DKI dan PTSP ( Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Faktor penghambat dalam  pelaksanaan pemungutan masih terjadinya tidak mengikuti peraturan pembayaran yang dibuat dikarenakan tempat Bank DKI dan PTSP ( Pelayanan Terpadu Satu Pintu ) jaraknya jauh, jadi warga masyarakat memilih jalan alternative.

Kata Kunci : Kebijakan, Retribusi, Pemakaman Umum DKI Jakarta.


Teks Lengkap:

PDF

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.