KEBIJAKAN KEPALA POLISI DAERAH LAMPUNG DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA MASYARAKAT LAMPUNG

Septian Alam

Sari


Peranan Kepolisian Republik Negara Indonesia mempunyai tujuan yang tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia".

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kebijakan dan faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat terhadap kebijakan kepala polisi daerah lampung dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat Lampung?

Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif dan Empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber pada data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kebijakan kepala Polisi Daerah Lampung dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat adalah program polisi dimana-mana. Dalam hal perlindungan bahwa pihak kepolisian mempunyai kebijakan untuk suatu upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat, dalam hal ini kebijakan yang dibuat oleh kepala Polisi Daerah Lampung adalah untuk menekan tingkat kejahatan seperti penjambretan, begal, kendaraan bodong. Faktor Penghambat kebijakan Kepala Polisi Daerah Lampung dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat adalah keterbatasan fasilitas untuk memberikan pelayanan, salah satu contohnya adalah posko penjagaan polisi, yang tidak ada kursi untuk duduk dan tidak dapat memberi minum karena tidak ada meja, sehingga pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal. Kemudian hal lain yang menjadi faktor penghambat adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan kebijakan Kapolda ini, masyarakat menganggap bahwa program polisi dimana-mana sama halnya dengan patroli, atau pengamanan lalu lintas yang biasa, artinya masyarakat belum banyak yang mengetahui tentang program polisi dimana-mana.

Kata kunci : kebijakan, upaya perlindungan, masyarakat

 

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.Naskah Akademik. Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.(Jakarta 1991)

Undang_Undang Dasar 1945

Undang-UndangNomr 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

PeraturanPemerintah No.2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat


Teks Lengkap:

PDF

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.