ANALISIS KEPUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KOTA BANDAR LAMPUNG No: 03/G/2013/PTUN-BL

Budi Mulyono

Sari


7 January  2013, Bupati Pesawaran mengeluarkan SK No: 821.22/06/IV/03/2013 yang isinya pemberhentian sementara Sekkab Pesawaran atas nama Kesuma Dewangsa. SK ini di keluarkan secara sepihak oleh Bupati Pesawaran tanpa berkomunikasi terlebih dahulu dengan Gubernur Lampung. Sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 122 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah “Sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati/Wali Kota sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa SK Bupati Pesawaran cacat yuridis (cacat wewenang). Berpedoman dari pasal tersebut di atas akhirnya Kesuma Dewangsa yang merasa di rugikan dari di keluarkannya SK oleh Bupati berinisiatif mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Setelah di ajukannya gugatan dan melalui proses pemeriksaan admnistrasi di sidangkanlah perkara tersebut.

PengadilanTata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa, yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung di jalan Pangeran Emir M. Noer Nomor 27 Bandar Lampung, mengeluarkan KeputusanNo: 821.22/06/IV/03/2013 tentang Gugatan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pesawaran Kesuma Dewangsa terhadap Bupati Pesawaran Aries Sandi Darma Putra ditolak.Putusan PTUN Bandar Lampung ini artinya menguatkan SK Bupati Pesawaran Aries Sandi Darma Putra No: 821.22/06/IV/03/2013 tentang pemberhentian sementara Sekkab Pesawaran atas nama Kusuma Dewangsa. Putusan sidang No: 03/G/2013/PTUN-BL menyatakan telah menolak gugatan penggugat dan menguatkan SK Bupati Pesawaran Aries Sandi Darma Putra serta menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : a) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut? b) Bagaimana eksekusi terhadap putusan perkara No:3/G/2013/PTUN-BL tersebut?

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris.Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap pemeriksaan data (editing), penandaan data (coding), rekonstruksi data (reconstruction) dan sistematisasi data (systematizing). Analisis data menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis empiris, yang pendalamannya dilengkapi dengan analisis komparatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer.

 

                                                                                                           

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka : a) Dasar pertimbangan Hakim adalah Pasal 97 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, putusan Peradilan Tata Usaha Negara dapat berupa gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak terima dan gugatan gugur. b) Eksekusinya dilakukan dengan Eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tegas menyatakan dalam eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dimungkinkan upaya paksa dengan menggunakan aparat keamanan. Istimewanya, Presiden selaku kepala pemerintahan dimungkinkan campur tangan dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.


Teks Lengkap:

Budi Mulyono

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.