KEBIJAKAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH LAMPUNG UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT

Balqis Talitha Ardila

Sari


Kepolisian adalah institusi yang melaksakan tugas mewujudkan keamanan dalam negeri, meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum menurut Pasal 4 UU No 2 Th 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu Kapolda Lampung membuat program unggulan yang terdiri dari rembug pekon, anjau silau, “polisi dimana-mana”, operasi sepanjang masa dan berkantor diluar. Hal ini tertuang dalam surat keputusan Kapolda Lampung Nomor Kep/220/II/2016. Kelima program unggulan tersebut dibuat untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kebijakan program unggulan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung, bagaimanakah pelaksanaan program unggulan dari kebijakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung dan adakah faktor penghambat dalam pelaksanaan program unggulan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung.

Pendekatan masalah pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian analisis deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer data sekunder serta pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, studi dokumen dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, seleksi data, klasifikasi data dan sistematika data. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Kebijakan program unggulan Kapolda Lampung dibuat untuk memberikan kepercayaan masyarakat kepada pihak kepolisian sebagai pengayom pelindung masyarakat serta menciptakan Lampung aman dan meminimalisirkan tindak kejahatan di Lampung. Namun terdapat faktor penghambat dalam menjalankan program ini yaitu masyakat yang masih menggunakan hukum adat dalam kegiatan rembug pekon, sulitnya mengumpulkan para tokoh masyarakat dalam program anjau silau, belum semua jalan raya diturunkan personel kepolisian pada kegiatan polisi dimana-mana untuk menjaga ketertiban lalu lintas di Lampung, bocornya informasi kepada pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan operasi sepanjang masa dan masyarakat yang merasa kurang puas dalam kegiatan berkantor di luar karna Kapolda Lampung tidak selalu hadir dalam kegiatan tersebut dikarenakan banyaknya pekerjaan Kapolda Lampung yang membuat Kapolda Lampung jarang ada di tempat.


DAFTAR PUSTAKA

Herdiansyah, 2011, Kualitas Pelayanan Publik, Yogyakarta, Gava Media.

Henry Campbell Black, et.al.,ed., Black’s Law Dictionary, Fifth Edition, St. Paulminn West Publicing C.O., 1979, hal1041, antara lain disebutkan bahwa Policy merupakan: The general principles by which a government is guided in its management of pullic affairs, or the legislature in its measures … this term, as applied to a law, ordinance, or rule of law, denotes, its general purpose or tendency considered as directed to the welfare or prosperity of the state community”.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah RI No. 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik

Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Indonesia

Laporan Hasil Kegiatan Kapolda Lampung di Lapangan Saburai, Enggal, Kamis, 24 maret 2016


Teks Lengkap:

PDF

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.