PERAN PENEGAK HUKUM TERPADU DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA “MONEY POLITICS” TERHADAP SISTEM PEMILU KEPALA DAERAH

Eka Mully, Erna Dewi, Budi Rizki Husin
Sari Views : 54 | PDF Downloads : 11

Sari


Politik uang (money politics) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Di setiap penyelengaraan pemilu masih banyak terjadinya tindak pidana hal ini terkait pada kasus money politics yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Mesuji adapun permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah peran penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana “money politics” dan Bagaimanakah koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam penyelesaian tindak pidana “money politics” terhadap sistem Pemilu Kepala Daerah. Penulisan skripsi ini menggunakan dua pendekatan masalah yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan normatif empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian Penegak hukum terpadu ini belum berjalan dengan baik bahwa pada Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2016 terdapat kasus yang menyangkut money politics pada Pemilihan Kepala Daerah yang ternyata pada proses penegakan hukumnya tidak ditindak lanjuti sebagaimana penegakan hukum dijalankan secara integral. Seharusnya suatu produk hukum harus memenuhi unsur responsif, yaitu suatu produk hukum mencerminkan keadilan yang memenuhi aspirasi masyarakat. Terhadap pelaku tindak pidana “money politics” dalam pemilu mendapatkan kendala-kendala yang menggangu proses hukum itu sendiri dapat ditegakan. Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya para penegak hukum dalam hal ini Panwaslu, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi serta sosialisasi antara semua pihak dalam menyamakan persepsi tentang tindak pidana Pemilu.

Kata Kunci: Penegak Hukum Terpadu, Tindak Pidana Pemilu, Money Politics

 

Daftar Pustaka

Kansil, C.S.T. 2004. Pokok-pokok Hukum Pidana, Jakarta: Pradnya Paramita.

Napitupulu, Paimin. 2004. Peran dan Pertanggungjawaban DPR Kajian di DPRD Provinsi DKI Jakarta, Disertasi. Bandung: Alumni.

Santoso, Topo. 2006. Tindak Pidana Pemilu, Jakarta: Sinar Grafika.

Sianturi, S.R. 2002. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Cet.3, Jakarta: Storia Grafika.

Suharizal. 2012. Pemilukada Regulasi, Dinamia dan Konsep Mendatang, Cetakan ke-2, Depok: Fajar Interpratama.

Sumber lain http://pemerintahan.blogspot.co.id/2010

/11/pemilihan-kepala-daerah.html

https://wiwi07.wordpress.com/2010/07/ 20/hubungan-antara-pemilu- dengan-demokrasi-dan-kedaulatan- rakyat/

http://www.negarahukum.com/hukum/p erkembangan-tindak-pidana- pemilu-di- indonesia.html


Teks Lengkap:

PDF

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.