PERAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEREDARAN MINYAK GORENG TANPA IZIN EDAR (STUDI KASUS PADA POLDA LAMPUNG)

Rendi Oka Saputra

Sari


Salah satu kebutuhan pangan yang pokok  dalam masyarakat Indonesia adalah minyak goreng. Terungkapnya kasus peredaran minyak goreng tanpa izin edar yang terjadi di area Lampung, oleh karena itu Kepolisian Daerah Lampung sebagai lembaga penegak hukum yang dibentuk untuk melaksanakan Peran dan fungsi Polri dalam pencegahan peredaran minyak goreng tanpa izin edar yang berupa penegakan hukum Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah peran Polri dalam menanggulangi tindak pidana peredaran minyak goreng tanpa izin edar? Apakah faktor yang menghambat upaya Polri  dalam menanggulangi tindak pidana peredaran minyak goreng tanpa izin edar di Wilayah Hukum Polda Lampung? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber penelitian ini adalah Kasubdit I Indagsi Polda Lampung, Kepala Seksi Penyidikan BPOM, Akademis Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan: Peran Polri dalam menanggulangi tindak pidana peredaran minyak goreng tanpa izin edar sesuai dengan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara dalam bidang peradilan dan merujuk pada peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 142 jo Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 62 Ayat (1) jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Faktor penghambat upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana peredaran minyak goreng tanpa izin edar di Wilayah Hukum Polda Lampung adalah Faktor Hukumnya sendiri, Penegak hukum, Sarana dan fasilitas, Masyarakat serta Kebudayaan.

Kata Kunci : Peran Polri, Penanggulangan, Peredaran, Minyak Goreng Tanpa Izin Edar

 

DAFTAR PUSTAKA

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.

Hartanto. Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Renggong, Ruslan. Hukum Acara Pidana “Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesi. Jakarta.  Pranada Media Group.  2014.


Teks Lengkap:

PDF

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.