UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi pada Polda Lampung)

Ujang Dwi Wijaya Wahab Lubis, Sunarto, Maroni
Sari Views : 43 | PDF Downloads : 50

Sari


Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat, dan negara. Salah satu bentuknya yaitu pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media elektronik. Tindak pidana pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (4) dan Pasal 45 Ayat (4). Permasalahan adalah bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik, dan faktor-faktor yang menghambat. Pada penelitian ini penulis melakukan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dan lapangan. Data yang diperoleh dikelola dengan menggunakan metode induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa: upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik dilakukan melalui (1) upaya represif yaitu dilakukan dengan meningkatkan penindakan oleh pihak kepolisian dengan memberikan sanksi tegas dan berefek jera kepada pelaku serta memberikan pembinaan kepada pelaku selama menjalani hukuman; (2) upaya preventif yaitu dilakukan melalui peningkatan kinerja kepolisian dan peningkatan koordinasi dengan Kominfo dan penyedia layanan ISP, serta melakukan patroli di dunia maya; (3) upaya pre-emtif yaitu dilakukan dengan memberi sosialisasi kepada pengelola warnet dan pendekatan masyarakat melalui website pemerintah. Faktor penghambat yaitu faktor sarana dan fasilitas yang belum memadai, kurang baiknya prosedur pembuatan akun, dan keberadaan pelaku yang berada di luar wilayah Polda Lampung. Saran yang dapat penulis berikan adalah (1) perlu adanya sarana dan fasilitas yang memadai dan meregistrasi kembali identitas pengguna akun berdasarkan identitas yang sah (KTP); (2) perlunya pelatihan pendeteksian dini kejahatan melalui akun-akun palsu; dan (3) perlunya peningkatan kerjasama baik dengan penyedia layanan ISP maupun Kominfo.

Kata Kunci:   Upaya Kepolisian, Penanggulangan, Tindak Pidana Pemerasan dan/ atau Pengancaman

 

 

 DAFTAR PUSTAKA 

Afrizal, 2014, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andrisman,  Tri, 2007, Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian, 2015, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik, Cet. Pertama., Ed. Rev., Media Nusa Kreatif, Malang.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Pusat Bahasa, Pusat Bahasa, Jakarta.

Fokus Media, 2012, Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Fokus Media, Bandung.

Gunadi W, Ismu dan Jonaedi Efendi, 2011, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Moeljatno, 1993, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.

Nawawi Arief, Barda, 1996, Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

-------, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-------, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-------, 2002, Perbandingan Hukum Pidana,  PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

P. A. F. Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia,  Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Samsudin M, A. Qirom dan Sumaryo E, 1985, Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum, Liberty, Yogyakarta.

Simanjuntak B dan Chairil Ali, 1980, Cakrawala Baru Kriminologi, Trasito, Bandung.

Soedjono D, 1976, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Alumni, Bandung. 

Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia.

-------, 2013, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ed. 1, Cet. 12, Rajawali Pers, Jakarta.

Sudarto, 1990/1991, “Diktat Hukum Pidana Jilid I A-B”, FH Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Suhariyanto, Budi, 2013 Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybe Crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Ed.1., Cet.2., Rajawali Pers, Jakarta.

Sunarto DM, 2016, Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan, AURA, Bandar Lampung.

Universitas Lampung, 2013, Format Penulisan Karya Ilmiah, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Wahid, Abdul dan Mohammad Labib, 2010, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Cet. 2., PT Refika Aditama, Bandung.

 

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

 

No. HP : 082282205496


Teks Lengkap:

PDF

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.