UPAYA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENGEDARAN KOSMETIK TANPA IJIN EDAR DI BANDAR LAMPUNG

Ratika Sanvebilisa D.S, Sunarto, Firganefi
Sari Views : 16 | PDF Downloads : 15

Sari


Perawatan tubuh untuk tujuan mempercantik dirisaat ini menjadi kebutuhan sebagian kaum hawa.Seiring dengan itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimanfaatkan oleh produsen maupun distributor untuk mengedarkan kosmetika tanpa ijinedar.Pengaturan tentang peredaran kosmetika diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.Namun peredaran kosmetika tanpa ijin edar masih saja terjadi. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah upaya Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan dalam penanggulang kejahatan pengedaran kosmetik tanpa ijin edar di Bandar Lampung ?; (2) Apakah faktor penghambat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam menaggulangi kejahatan Peredaran Kosmetika Tanpa Ijin Edar ?

Pendekatan masalah dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis enpiris dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder.Sedangkan yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dalam menanggulangi peredaran kosmetika tanpa ijin edar melalui upaya penanggulangan yaitu (a) Upaya represif (b) Upaya preventif   (c) Upaya pre-emtif (d) Operasi khusus kepolisian/kamtibmas. Faktor penghambat dalam menanggulangi kosmetika tanpa ijin edar yaitu (a) Faktor hukumnya sendiri ; (b) Faktor penegak hukum; (c) Kurangnya sarana dan fasilitas yang memudahkan dalam penyidikan; (d) Faktor masyarakat; dan (e) Faktor kebudayaan.

Berdasarkan analisa dan kesimpulan, maka yang menjadi saran penulis adalah Pemerintah harus saling berkordinasi, dan bekerja sama dalam memberantas peredaran kosmetik tanpa ijin edar dengan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, khususnya BBPOM dengan instansi Direktorat Bea dan Cukai, Polisi dan Pengadilan.

Kata Kunci: Penaggulangan, Kejahatan, Kosmetik

 

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur 

Arief, Barda Nawawi. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

----------. 2004. Kebijakan Hukum Pidana.Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Bambang Sunggono. 1990, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Camble, Henry. Black's Law Dictionary,St. Paul Min: West Publising Co.

Chazawi, Adami. 2001. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Chairul Huda, 2007,Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta.

 

Dermawan, Moh Kemal, 1994. Strategi Pencegahan Kejahatan, Bandung:Penerbit Citra Aditya Bhakti .

Dwidja, Priyanto, 2009. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung: PT. Rafika Aditama.

Hamzah ,Andi 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Hamzah ,Andi ,2004. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, PT. Rineka Cipta.

Lamintang, P.A.F. 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra,Aditya Bakti.

Muladi dan Barda Nawawi, 1992. Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung.

M Husen, Harun ,1990. Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia. Rineka Cipta.Jakarta.

Muladi,Barda Nawawi, 1992. Teori-Teori     dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni.

Marpaung, Leden. 2009. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Cetakan ketujuh. Jakarta:, Sinar Grafika.

Moeljatno, 1987. Azas-azas Hukum Pidana. Jakarta: PT Bina Aksara.

_________2003. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Prasetyo, Teguh. 2011. Hukum Pidana. Cetakan Kedua. Jakarta: P.T. Raja.

Grafindo.R.Soema Dipradja. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta.

Roeslan saleh, 1983. Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta,Aksara baru.

Soekanto, Soerjono 2010. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.Jakarta: Rajawali Press.Soekanto, Soerjono. 1982. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Press. Jakarta.

-------------------------, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.

Sudarto, 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni.

Tim Penyusun Kamus. 1997. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Jakarta: Balai Pustaka.

Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskita, 1987. Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya. Jakarta: Penerbit Bina Aksara.

 

B.  Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia NO.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Repubikl Indonesia Nomor HK.00.05.42.2996 tentang Pengawasan Pemasukan Obat Tradisoonal.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.10.11.08481  Tahun 2011.

 

C.  Sumber Lainnya

http://news.detik.com/berita/3155227/polisi-tangkap-penjual-kosmetik-dan-obat-ilegal-keliling, diakses hari minggu 10 oktober 2016 pukul 24.00 Wib.

http://www.mipa-farmasi.com/2016/04/permenkes-1175-tahun-2010-tentang-izin.html,diakses  hari selasa 25 oktober 2016, pukul  02:30.

http://www.pom.go.id/new/index.php/view/pers/316/BADAN-POM-TERUS-PERANGI-PEREDARAN-OBAT-ILEGAL-DI-INDONESIA.html, diakses senin 24-Oktober2016, pukul:05:26.


Teks Lengkap:

PDF

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.