ANALISIS PERRLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENAHANAN TERSANGKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 (STUDI KEPOLISIAN RESOR LAMPUNG BARAT)

DEVOLTA DININGRAT

Sari


Penahanan pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia karena ditahannya seseorang sudah tentu mengurangi kemerdekaan atau kebebasan diri seseorang tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas penerapan hak-hak dan perlindungan hukum terhadap tersangka dan faktor yang menghambat penerapan hak-hak dan perlindungan hukum bagi tersangka. Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan hak-hak dan perlindungan hukum terhadap tersangka pada dasarnya kurang optimal. Perlakuan aparat penegak hukum terhadap tersangka yang semena-mena dapat disampaikan melalui Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu dan juga Penasehat Hukum dari tersangka dengan dasar penegak hukum melanggar Pasal 77 KUHAP tentang syarat sahnya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan dikaitkan dengan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan. Faktor yang mempengaruhi penerapan hak-hak dan perlindungan hukum bagi tersangka terfokus pada kurangnya pengetahuan tersangka serta kualitas dan profesionalitas aparat penegak hukum, minimnya sarana dan prasarana yang memadai, serta kultur dari aparat yang mengesampingkan peraturan dalam proses penegakan hukum yang masih terjadi hingga saat ini.

Kata Kunci : Kepolisian, Penahanan, Tersangka, Hak.

 

DAFTAR PUSTAKA

A.   Buku

Asshiddiqie, Jimly. 2006. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.Konstitusi Press.Jakarta.

Dikoro,Wirjono Prodjo.1962.Hukum Acara Pidana di Indonesia. Sumur Bandung. Bandung.

Harahap, M. Yahya. 2000.Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Sinar Grafika. Jakarta.

Ishaq. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Sinar Grafika. Jakarta.

Kunarto.    1997.    Etika     Kepolisian.

Cipta Manunggal. Jakarta.

Marpaung, Leden. 2009. Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan Penyidikan). Sinar Grafika. Jakarta.

Moeljatno, 1952. Pimpinan Pemeriksaan Permulaan dalam Perkara Pidana yang menjadi kekuasaan Pengadilan Negeri dan Penahanan Sementara. Majalah Hukum Nomer 2. Yogyakarta.

Muchsin. 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.Surakarta.

M. Hadjon,Philipus.1987.Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Bina Ilmu. Surabaya.

Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.BP   Undip.Semarang.

Nawawi, Hadari.2001.Metode Penelitian Bidang Sosial.Gajah mada University Press.Yogyakarta.

Soemantri, Sri. 1992. Hukum Tata Negara Indonesia. Bunga Rampai. Bandung.

Raharjo, Agus. 2006. Hukum dan Dilema Pencitraannya (Transisi Paragdimatis Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktik). Jurnal Hukum Pro Justitia. Semarang.

Rahardjo,Sadjipto.1983.Permasalahan Hukum Di Indonesia. Alumni. Bandung.

Raharjo, Sadjipto. 1999. Polisi Berwatak Sipil. Seminar Nasional Membangun Polisi Indonesia yang Berkarakter Sipil. Pusat Studi kepolisian UNDIP. Semarang.

Rahardjo, Satjipto. 2002. Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia. Kompas. Jakarta.

Reksodiputo, Mardjono. 1994. Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta.

Rukmini, Mien. 2003. Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia.PT.Alumni. Bandung.

Sadjino. 2008. Etika Profesi Hukum Suatu telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI.Laksbang Mediatama. Jakarta.

Setiono.2004.Rule Of Law (Supremasi Hukum). Magister Ilmu         Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum.Renika Cipta.Jakarta.

Soekanto, Soerjono.2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali Pers. Jakarta. Sunggono, Bambang. 1997. Metode Penelitian Hukum.Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Triatmojo, Sudibyo.1982.Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang Ada Dalam KUHAP. Percetakan Offset Alumni. Bandung.

 

B.    Dokumen

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang No 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan.

Undang-undang No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

 

C.    Media

Online, Hukum. “Hak-hak Tahanan dan Narapidana yang tak Boleh Ditelantarkan. 08 Agustus 2016.http://www.hukumonline.com

Newpaper, Lampung. “Korban Lakalantas Diduga Korban Kekerasan”. 30 September 2016. http://lampungnewspaper.co m/v2/economicdevelopment-/8102-korban-lakalantas-diduga-korban-kekerasan.


Teks Lengkap:

PDF

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.