ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (Studi di Wilayah Hukum Bandar Lampung)

ERNITA LARASATI

Sari


Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (Pasal 1 ayat 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tetang Perlindungan Saksi dan Korban). Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana (korban yang kemudian menjadi saksi). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap saksi dalam pemeriksaan perkara pidana serta apa faktor penghambat perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara pidana. Pendekatan masalah digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan (1) dalam memberikan perlindungan hukum secara preventif peraturan yang di buat untuk melindungi saksi agar terhindar dari ancaman pada saat memberikan keterangan di dalam pemeriksaan perkara pidana saksi merasa aman tidak ada tekanan dari pihak manapun dan saksi juga bebas memberikan keterangan di hadapan aparat penegak hukum tanpa adanya unsur paksaan, sedangkan perlindungan secara represif yaitu hukuman tambahan ini di buat agar para tersangka atau terdakwa merasa jera sehingga tidak ada lagi korban penganiayaan terhadap saksi dalam pemeriksaan perkara pidana (2) alasan saksi dalam pemeriksaan perkara pidana harus diberikan perlindungan karena mereka yang memberikan kesaksian bisa menyangkut nyawa seseorang banyak saksi yang justru menjadi korban setelah saksi tersebut memberikan keterangannya terhadap suatu perkara. Faktor masyarakat, hukum, aparat penegak hukum serta sarana dan fasilitas juga sangat berpengaruh dalam memberikan perlindungan saksi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Saksi, Pemeriksaan Perkara Pidana


DAFTAR PUSTAKA

Muhadar. SH. M.Si. Prof. DR. Abdullah Edi. SH. M.H. Thamrin Husni SH,M.M,M.H. 2009. Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana. Surabaya. ITS Press.

Raharjo Satjipto. 1993. Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. Jurnal Masalah Hukum.

________. 1983. Permasalahan Hukum di Indonesia. Bandung. Alumni.

Rahmat.2012.Kesaksian.Majalah Kesaksian Edisi II,

Soekanto soerjono. 1983. Penegakan Hukum. Bandung. Bina Cipta.

Setiono. 2004.   Rule Of Law (Supremasi Hukum). Surakarta.

Wagiman Wahyu Dkk. 2007. Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi dan Resituasi serta Bantuan Bagi Korban. Jakarta. ICW

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban



Teks Lengkap:

PDF

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.