PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TRAFFICKING YANG MERAMPAS ANAK SEBAGAI JAMINAN UTANG (Study Kasus Wilayah Hukum Polda Lampung)

MUHAMMAD ILMI ARRAFI

Sari


Masalah perdagangan perempuan dan anak atau dikenal dengan istilah human trafficking akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik ditingkat regional maupun global dan dikatakan sebagai bentuk perbudakan masakini serta melanggar HAM. Perdagangan manusia merupakan bagian kelam bangsa Indonesia artinya persoalan trafficking manusia adalah realitas yang tidak mungkin dapat dipungkiri. Permasalahan yang diangkat  dalam penelitan ini adalah Bagaimana Penegakan hukum terhadap pelaku trafficking dan faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak trafficking yang merampas anak sebagai jaminan utang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekataan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana trafficking yang merampas anak sebagai jaminan utang menggunakan teori penegakan hukum pidana ,yang menjadi persoalan paling relevan yaitu pada tahap formulasi yang mengedepankan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman, adapun faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana trafficking yang merampas anak sebagai jaminan utang adalah faktor hokum, penegak hokum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Factor yang paling utama adalah factor masyarakat karena sering kali masyarakat tidak memahami apa dan bagaimana yang tergolong tindak pidana trafficking. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberikan saran :1. Diharapkan perlu adanya sikap dan tindakan yang pro-aktif  dari aparat penegak hukum, khususnya dari aparat kepolisian dan lembaga pendidikan serta keagamaan. 2. Pemerintah juga berperan penting terutama dalam kebijakan formulasi sanksi pidana yang tegas yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terutama terhadap anak.

Penegakan hukum, Pelaku Trafficking, Terhadap Anak


DAFTAR PUSTAKA

Farhana. 2012 Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika

Gultom, Maidin. 2010 Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Bandung: Refika Aditama.

Gultom, Maidin. 1997 Aspek Hukum Pencatatatan Kelahiran dalam Usaha Perlindungan Anak. Bandung: Refika Aditama.

Muladi dan Barda Nawawi, 1992  Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung,

Soekanto, Soerjono, 1983. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Republik Indonesia, Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Traffiking) Perempuan dan Anak, Pasal 1

No. HP: 085896736909



Teks Lengkap:

PDF

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.