PENGGUNAAN ALAT BUKTI REKAMAN CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION) DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

RORO AYU ARIANANDA

Sari


Perkembangan kriminalitas atau tindak pidana dalam masyarakat yang sedang mengalami modernisasi meliputi masalah-masalah yang berhubungan dengan frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, dan kemungkinan timbulnya jenis-jenis kejahatan atau tindak pidana baru. Sehubungan kasus-kasus yang terjadi yang bersentuhan dengan teknologi informasi dan telekomunikasi khususnya menyangkut media video recorder kamera CCTV.  Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer data yang didapat secara langsung dari sumber pertama seperti wawancara dan data sekunder pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Selanjutnya data diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa Penggunaan alat bukti CCTV (Closed Circuit Television) dapat dijadikan alat bukti dalam proses peradilan pidana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam hukum acara pidana dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 UU ITE. Terhadap pasal tersebut Mahkamah Kontitusi telah mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa frase informasi elektronik dan/atau data elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 UU ITE bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai  frase informasi elektronik dan/atau data elektronik sebagai alat bukti dilakukannya penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya. Selanjutnya faktor penyebab terjadinya kesenjangan penggunaan alat bukti CCTV (Closed Circuit Television) dalam proses peradilan pidana yang pertama adalah faktor hukumnya sendiri dimana penggunaan CCTV tidak dimasukkan dalam alat bukti yang sah didalam KUHAP, kedua presepsi atau cara pandang yang berbeda yang akan mengakibatkan berbeda pula pemikiran yang akan diterima seseorang, ketiga norma yang menjadi legalistik positivistik tidak jelas serta adanya nuansa kasus-kasus tertentu.

Kata kunci : Alat Bukti, CCTV (Closed Circuit Television), Tindak Pidana

 

DAFTAR PUSTAKA 

Andrisman, Tri. 2009. Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung.

Chazawi, Adami. 2011. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Malang: Bayumedia Publishing.

Makarim, Edmon. 2005. Pengantar Hukum Telematika. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Sandiego, 2016. Revolusi Digital, dalam http://history.sandiego.edu/gen/recording/digital.html diunduh Jumat, 1 Desember

Sunarto. 2016. Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan. Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja.

Surjono, Herman Dwi. 1996. Pengembangan Pendidikan TI di Era Global, Yogyakarta. Pendidikan Teknik Informatika FT UNY,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

 

No. HP : 085273596995


Teks Lengkap:

PDF

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.