ANALISIS PUTUSAN HAKIM PRAPERADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2016/PN.Tjk)

WANDA RARA FAREZHA

Sari


Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka. Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2016/PN.Tjk atas nama Tersangka Mohammad Reza Pahlevi diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi proyek pengadaan perlengkapan sekolah siswa kurang mampu SD/MI/SMP/MTS. Maka peneliti melakukan penelitian tentang pertimbangan putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan Praperadilan dalam Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2016/PN.Tjk dan akibat hukum dari Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2016/PN.Tjk. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, mentelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum melalui penelusuran kepustakaan terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan penulisan skripsi ini. Penelusuran bahan-bahan kepustakaan dilakukan dengan mempelajari asas-asas, teori-teori, konsep-konsep serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil pembahasan dari Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2016/PN.Tjk adalah dilaksanakannya penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi dengan alat bukti berupa keterangan saksi dan alat bukti surat hasil Audit BPKP serta alat bukti petunjuk. Hakim menolak alat bukti petunjuk sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 183 ayat (3) KUHAP. Dalam pengadilan, Hakim telah mempertimbangkan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Dengan demikian, maka upaya hukum lain dapat dilakukan dengan mengajukan Peninjauan Kembali berdasarkan pengecualian yang dimaksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014. Menurut peneliti, proses Praperadilan akan lebih baik jika berdasarkan RUU KUHAP, karena pada prakteknya diharapkan Sistem Hakim Komisaris menjadi lembaga pengawasan aparat penegak hukum yang terbuka dan akuntabilitas serta mampu melakukan pengawasan secara baik.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Praperadilan, Tindak Pidana Korupsi.


DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Kufal, HMA. 2010. Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum, UMM Pres: Malang, 2010.

Mulyadi, lilik. 2010.  Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti: Bandung.

Harahap, M. Yahya. 2012.     Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika: Jakarta.

 

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR).

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menentukan larangan diajukannya kasasi terhadap putusan Praperadilan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 memberikan kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan Peradilan.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

 

Website

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/21_PUU-XII_2014

http://mahkamahkonstitusi.go.id/BeritaSidang/MK:PenetapanTersangkaMasukLingkupPraperadi lan,

 

Lain-lain

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-IX/2011 tentang Penghapusan Pemberian Hak Banding Kepada Penyidik dan Penuntut Umum.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 14/Pid.Pra/2016/Tjk

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (PERMA Nomor 4 Tahun 2016).

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

 

HP : 081273299440


Teks Lengkap:

PDF

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.