ANALISIS PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP BADAN HUKUM LEASING YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PENDAFATARAN JAMINAN FIDISIA

DITA RISNIA

Sari


Badan hukum leasing mempunyai kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:130/PMK.010/2012, jaminan fidusia merupakan salah satu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Perusahaan pembiayaan telah menarik uang dari konsumen untuk membayar jaminan sertifikat fidusia, namun tidak didaftarkan pada kantor Kementrian Hukum dan HAM maka dapat dikategorikan telah merugikan keuangan negara yang merupakan salah satu unsur dari tindak pidana korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap badan hukum leasing yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia ? serta apakah hambatan penerapan sanksi pidana terhadap badan hukum leasing yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia ? Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, dengan narasumber pada penelitian ini adalah Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar lampung, Staf Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa badan hukum leasing yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia yang merupakan salah satu jenis PNBP merupakan tindak pidana korupsi yang berkaitan merugikan keuangan negara. Penerapan sanksi pidana dapat diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Badan hukum leasing merupakan suatu korporasi, sanksi pidana bagi korporasi terdapat pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hambatan terletak pada pengaturan hukum terhadap korporasi jarang digunakan oleh aparat penegak hukum, kurangnya kesadaran badan hukum leasing untuk melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia, kurangnya pengetahuan kedudukan hukum masyarakat.

Kata kunci : Penerapan Sanksi, Tindak Pidana Korupsi, Leasing, Jaminan Fidusia.


DAFTAR PUSTAKA

 

Ali, Mahrus. 2011. Hukum Pidana Korupsi Indonesia, Yogyakarta : UII Press.

Nurachmad, Much. 2010. Buku Pintar Memahami Dan Membuat Surat Perjanjian. Jakarta : Visi Media.

Setiyono. 2005. Kejahatan Korporasi. Malang : Bayumedia Publishing.

Sholehuddin, M. 2003, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double  Track System Dan Implementasinya. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Sukatendel, Febby. 2007. Panduan Bantuan Hukum Indonesia: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum. Jakarta: YLBHI.

Sumaryanto, A. Djoko. 2009. Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

Sunaryo, Sidik. 2005. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Malang : UMM Press.

Supianto. 2015. Hukum Jaminan Fidusia. Yogyakarta : Garudhawaca. 

Usman, Rachmadi. 2003. Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama.

 

No HP : 089601572527



Teks Lengkap:

PDF

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.