KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI UPAYA PERBAIKAN INFRASTRUKTUR DI PROVINSI LAMPUNG

Nurmayani Nurmayani

Sari


Kendaraan bermotor saat ini semain meningkat jumlahnya sehingga menimbulkan kemacetan lalulintas, hal ini dikarenakan berkembangnya jumlah kendaraan tidak diikuti dengan luas dan panjang jalan. penerapan tarif progresif untuk pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu cara untuk mengatasi kemacetan lalulintas, akan tetapi pemungutan PKB juga diharapkan memberikan kontribusi yang langsung untuk perbaikan jalan. permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana kebijakan pemerintah daerah provinsi lampung dalam pemungutan PKB sebagai upaya perbaikan infrastruktur. kesimpulan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah provinsi lampung adalah dengan mengeluarakn peraturan daerah (perda) propinsi lampung No 2 Tahun 2011, pada pasal 102 ayat (1) dijelaskan bahwa penerimaan PKB juga diperuntukan bagi perbaikan jalan.

Teks Lengkap:

Nurmayani

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.