PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH

Upik Hamidah

Sari


Proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka pengembangan wilayah sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya yang bertujuan untuk mensejahtrakan masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengadaan tahan untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka pengembangan wilayah harus sedapat mungkin mengakomodir kepentingan masyarakat pemilik hak atas tanah dan penggarap tanah sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi mereka. Kontruksi hukum pengadaan tanah untuk pembangunan merupakan kerangka hukum yang krusial untuk menjamin kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan dilakukan berdasarkan ketentuan peratuaran perundang-undangan. Untuk itu perlu ditinjau pengadaan tanah kaitannya dengan hak konstitusional, aspek historis pengaturan pengadaan tanah untuk pembangunan yang pernah berlaku di Indonesia, serta bentuk-bentuk pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum.

Teks Lengkap:

Upik Hamidah

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.