Implementation of Administrative Sanctions Against Violations Health Protocol Covid-19 in Central Lampung

Patar Daniel Panggabean

doi:10.25041/aelr.v3i2.2747

DOI:

https://doi.org/10.25041/aelr.v3i2.2747

Abstract

The COVID-19 pandemic in 2019 posed a significant threat to public health, resulting in numerous fatalities. In response, the central and local government of Indonesia formulated policies aimed to control the spread of the virus. This research analyzed the enforcement of administrative sanctions for violations of COVID-19 health protocols in Central Lampung, Indonesia using a combination of normative juridical research methods and empirical legal research. Data were obtained by analyzing relevant literature, statutory regulations, and interviews conducted within Central Lampung Regency. The findings reveal that the implementation of COVID-19 health protocols in the region has been successfully conducted based on the Presidential Instruction No. 6 of 2020 and Regional Regulation No. 10 of 2020 at the local level. Administrative law enforcement against violations primarily involves initial verbal warnings, followed by escalated sanctions such as fines and, more severely, revocation of business permits, although the latter is infrequently applied. This research underscores the critical role of structured legal frameworks and responsive governance in managing public health crises.

Keywords:

Administrative Sanctions, Central Lampung, Covid-19, Health Protocol

References

H. R., Ridwan. 2016, Hukum Administrasi Negara, (Revisi ed.), (Jakarta: Rajawali Pers), Lihat juga dalam P.M Hadjon, dkk, 1999, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press).

Agung, Ivan Muhammad. "Memahami Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Psikologi Sosial", Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi, Vol. 1 No. 2, 2020.

Ainah, Ummu. dkk. "Penegakan Hukum Kekarantinaan Kesehatan Saat Terjadi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat," Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. 5 No. 3, 2022.

Alfarabi, Arma Sina. “Pengaturan Sanksi Administratif Protokol Kesehatan Melalui Peraturan Kepala Daerah”, Jurnal Wasaka Hukum, Vol. 9 No. 1, 2021.

Anindyajati, T. Rachman, I. N., dan Onita, A. “Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan”, Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No. 4, 2015.

Harirah, Zulfa dan Annas Rizaldi. "Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia", Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia, Vol. 7 No. 1, 2020.

Kusuma, Erwin Dwijaryantaka dkk. “Penerapan Sanksi Pelanggar Physical Distancing dan Penggunaan Masker Berdasarkan Perwali Batu Nomor 78 Tahun 2020”, Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 27, No. 6, 2020.

Kasim, R. “Dehumanisasi pada penerapan hukum pidana secara berlebihan (overspanning van het straftrecht)”, Jurnal Jambura Law Review, Vol. 2 No. 1, 2020.

Khoerunisa, Nisa dan Faisal Fadilla Noorikhsan. “Perbandingan Tata Kelola Penanganan Pandemi Covid 19 di Indonesia dan India”, Journal of Political Issues, Vol. 2, No. 2, 2021.

Luthan, S. “Asas Dan Kriteria Kriminalisasi”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 16 No. 1, 2009.

Made, Irma Lestari. "Signifikansi Pengaruh Sentimen Pemberlakuan PSBB Terhadap Aspek Ekonomi: Pengaruh Pada Nilai Tukar Rupiah dan Stock Return (Studi Kasus Pandemi Covid-19)", Jurnal Bina Akuntansi, Vol. 7 No. 2, 2020.

Nugraha, M.S. dan S. Putrawan, “Pemberian Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Jurnal Hukum, Vol. 7 No, 2, 2018.

Nasruddin, R. dan I. Haq, "Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah”, SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, Vol. 7 No. 7, 2020.

Sina Alfarabi, Arma. “Pengaturan Sanksi Administratif Protokol Kesehatan Melalui Peraturan Kepala Daerah”. Jurnal Wasakan Hukum, Vol. 9 No. 1, 2021.

Tuwu, Darmin. “Kebiasaan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi COVID-19”, Jurnal Publikuho, Vol. 3, No. 2, 2020.

Wardhana, B.S. “Kompleksitas Tugas Kepolisian pada Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol. 14 No. 2, 2020.

Yudho, Winarno dan Heri Tjandrasari. “Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat”. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 17, No. 1, 1987.

Zulfa Harirah MS dan Annas Rizaldi, “Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi COVID-19 di Indonesia”, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia, Vol. 7, No. 1, 2020.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

https://covid-19.lampungtengahkab.go.id/, diakses pada 29 Januari 2022.

https://regional.kompas.com/read/2021/08/04/081729478/divonis-bersalah-wakil-bupati-lampung-tengah-harus-pakai-baju pelanggar?page=all#:~:text=LAMPUNG%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Wakil,sosial%2C%20yakni%20membersihkan%20fasilitas%20umum.