LAND TENURE DISPUTE BETWEEN KAPOK POGLAR RT 07 / RW 04 WEST JAKARTA CITIZENS AND METRO JAYA REGIONAL POLICE FROM THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS
DOI:
https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no2.1844Abstract
In Indonesia, frequently land disputes occurred between communities or the government with communities. Such as land disputes that arise between citizens of Kapuk Poglar RT 07 / RW 04 and Polda Metro Jaya. This research was combining using normative and empirical legal research methods. This research was conducted in Kapuk Poglar RT 07 / RW 04. As for collecting and processing the data using qualitatively to understand the symptoms of the problem. This research aims to describe the relationship between this land disputes with citizens human rights and also the factors that cause land tenure disputes that occur in Kapuk Poglar RT 07 / RW 04 West Jakarta. The results of this research are known the factors that cause land tenure disputes that arise in Kapuk Poglar are overlapping, and there’s violence against human rights felt by Kapuk Poglar citizens in not obtaining the right to be free from fear and right to access water.
Keywords:
Land, Human Rights, DisputesReferences
Apeldoorn, Van. (1990). Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan 24. Jakarta: Pradnya Paramita.
Chomzah, Ali Achmad. (2004). Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia). Jilid 2. Jakarta: Prestasi Pustaka.
Departemen Pendidikan Nasional. (2007). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. Jakarta: Balai Pustaka.
Harahap, A. Bazar dan Nawangsih Sutardi. (2006). Hak Asasi Manusia dan Hukumnya. Jakarta: Percirindo.
Harsono, Boedi. (2013). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi Dan Pelaksanaannya. Jilid Pertama. Jakarta: Universitas Trisakti.
Komnas HAM. (2009), “Komentar Umum Kovenan Internasional, Hak Sipil Dan Politik, Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya”. Jakarta: Komnas HAM.
Nasoetion, Lutfi I. (2002). Konflik Pertanahan (Agraria) Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi. Bandung: Yayasan AKATIGA.
Perangin, Effendi. (1993). Praktek Permohonan Hak Atas Tanah. Jakarta: Rajawali Pers
Rahardjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum. Cetakan Kelima. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Roosevelt’s, Franklin D dan Douglas Lurton. (1942). Roosevelt’s Foreign Policy, 1933-1941: Franklin D. Roosevelt’s Unedited Speeches. Toronto: Longmans, Green.
Sinaga, Bintatar. (1992). Keberadaan Girik Sebagai Surat Tanah: Kompas.
Soekanto, Soerjono. (1981). Kriminologi: Suatu Pengantar. Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Soekanto, Soerjono. (1996). Pengantar Penelitian Hukum. Cetakan Ketiga. Jakarta: UI Pres.
Soerodjo, Irawan. (2003). Kapasitas Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia. Surabaya: Arloka.
Soeroso, R. (1993). Pengantar Ilmu Hukum. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
Sutendi, Adrian. (2009). Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
Sutiyoso, Bambang. (2008). Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Yogyakarta: Gama Media.
Utrecht, E. (1987). Pembaharuan Hubungan Di Indonesia. Bandung: Politis.
Wibawa, Samodra. (2005). Reformasi Administrasi; Bunga Rampai Pemikiran Administrasi Negara/Publik. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Gava Media.
Yusuf, Ahmad Mukhlis dkk. (1998). Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto Dalam Berita. Buku Kesepuluh. Jakarta: Antara Pustaka Utama.
https://properti.kompas.com/read/2019/02/27/180422821/catat-ada-2546-sengketa-tanah-sepanjang-2018, diakses pada tanggal 3 September 2019 pukul 21.08 WIB.
https://www.bantuanhukum.or.id/web/tolak-penggusuran-warga-kapuk-poglar-mengadu-ke-komnas-ham/ diakses pada tanggal 11 September 2019 pukul 12.25 WIB.
http://www.ampl.or.id/digilib/read/35-hak-atas-air-sebagai-hak-asasi-manusia/48056 diakses pada tanggal 11 September 2019 pukul 12.07 WIB.
https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16955/administrasi-buruk-penyebab-maraknya-sengketa-tanah-/ diakses pada tanggal 11 September 2019 pukul 19.37 WIB.
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41941/1/TOPAN%20ROHMATTULAH-FSH.pdf diakses pada tanggal 11 September 2019 pukul 21.09 WIB.
https://www.bantuanhukum.or.id/web/tolak-penggusuran-warga-kapuk-poglar-mengadu-ke-komnas-ham/ diakses pada tanggal 11 September 2019 pukul 21.37 WIB.
http://news.unair.ac.id/2018/12/24/tantangan-penegakan-ham-di-sektor-agraria/, diakses pada tanggal 9 September 2019 pukul 21.31 WIB
Komentar Umum Nomor 4 tahun 1991 Tentang Hak Atas Tempat Tinggal Yang Layak.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.
Putusan Mahkamah Agung RI No. 34/K/Sip/1960.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, hlm. 134-135
Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Catatan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI
Data rekap pengaduan Komnas HAM bulan November tahun 2018, diakses dari https://www.komnasham.go.id/files/20181206-laporan-penerimaan-pengaduan-november-$UWDW46SM.pdf
https://lama.elsam.or.id/downloads/1363164069_HAM_dan_Kebebasan_Beragama._Musdah_Mulia.pdf diakses pada tanggal 10 September 2019 pukul 21.15 WIB. Siti Musdah Mulia, “Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama”, disampaikan pada acara Konsultasi Publik untuk Advokasi terhadap RUU KUHP diselenggarakan oleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP, tgl 4 Juli 2007 di Jakarta.
Downloads
Total Abstract Views: 247 |
Total Downloads: 380
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
Copyright
Copyright (c) 2020 Cepalo
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
