THE ANOMALY OF THE PRESENCE OF GOVERNMENT EMPLOYEES WITH THE EMPLOYMENT AGREEMENT (PPPK) IN THE EMPLOYMENT HORIZON IN INDONESIA

DOI:

https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.1979

Abstract

The long journey of bureaucracy which is full of obstacles and various weaknesses actually has drawn a lot of criticism so that it becomes a big challenge for the bureaucracy to make efforts to reform it. One of the fundamental efforts that need to be targeted in bureaucratic reform is the management system of human resources of the State Apparatus in legislation. The presence of Civil State Apparatus Law which sequentially presents PPPK in the employment horizon in Indonesia is actually a step of the Government in efforts to reform the bureaucracy. The presence of PPPK, which eliminates the existence of honorary staff, allegedly being able to provide more legal protection and respond to chaos regarding the competence, integrity and professionalism of the State Apparatus. This article specifically aims to discuss the presence of PPPK in the employment horizon in Indonesia as an anomaly by describing the various problems that arise along with the presence of PPPK and how the future of PPPK will be in contact with Experts. The discourse of this article is normative legal research with a prescriptive-analytical research typology using a statutory approach. By analyzing the various laws and regulations that cover it, the results of this paper show that in contact with the existence of Experts, if various problems surrounding PPPK are not immediately resolved, then over the time the existence of PPPK in the future will disappear and sink in the swallow of problems. In this case, the Government (the President) as the legislators and other stakeholders should immediately establish more specific and detailed implementing regulations in an effort to maximize PPPK recruitment which is expected to be carried out professionally, transparently and objectively, free from political intervention and clean from KKN. Of course, this can be considered capable of providing justice and legal certainty for PPPK and other honorary / non-permanent employees who have been there and recognized so far.

Keywords:

Experts, Management, PPPK, Staff,

References

Artisa, Rike Anggun. “PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK): REVIEW TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA”. Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik 6, no. 1, 2015: 33-42.

Ayusari, Tri Widhi, dkk., “PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN KEPEGAWAIAN”, Soedirman Law Review 2, no. 1, 2020: 49-71.

Bunte, Marco., Ufen, Andreas. Democratization in Post-Soeharto Indonesia, London: Routledge, 2009.

Faedlulloh, Dodi. “KERJA DALAM KESETARAAN: STUDI PPPK DALAM PROYEKSI KONFIGURASI APARATUR SIPIL NEGARA DI INDONESIA”, Jurnal Civil Service 9, no. 2, 2015: 11-20.

Fahrani, Novi Savarianti, “MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH”, Jurnal Civil Service 9, no. 2, 2015: 55-70.

Ghufron, Ahmad, et al., Hukum Kepegawaian di Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Harahap, Nurmalita Ayuningtyas. “PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI”, Jurnal Hukum Justitia Et Pax 32, no. 2, 2016: 13-31.

Haryanto, Joko Tri. “ANALISIS BEBAN FISKAL MANAJEMEN PEGAWAIA PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA”, Jurnal Civil Service 9, no. 2, 2015: 31-44.

Juliani, Henny. “DISKRESI DALAM REKRUTMEN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SETELAH PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA”, Administrative Law and Governance Journal 2, no. 2, 2019: 314-325, DOI: 10.14710/alj.v2i2.314%20-%20325.

Lohida, Leni, “ANALISIS KOMPARASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DALAM PARADIGMA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA”, Jurnal Civil Service 9, no. 2, 2015: 45-53.

Permana, Yogi Setya., Adaba, Pandu Yuhsina. “MENELISIK PERAN TENAGA AHLI ANGGOTA LEGISLATIF”, Jurnal Penelitian Politik 8, no. 1, 2011: 83-94.

Pujiraharjo, Harry Susan. “PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK): SOLUSI DALAM REKRUTMEN PEGAWAI DARI PEGAWAI NON PNS ASN”, Jurnal Civil Service 9, no. 2, 2015: 21-30.

Putranto, Agustinus Sulistyo Tri. “PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA: PENGERTIAN DAN URGENSINYA”, Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS 9, no. 2, 2015: 1-10.

Ramadhani, Dwi Aryanti., Joesoef, Iwan Erar. “PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DALAM KONSEP PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI”, Jurnal Yuridis 7, no. 1, 2020: 1-26, 23, DOI: 10.35586/jyur.v7i1.1308.

Tobirin. “TANTANGAN DAN PELUANG PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS KINERJA PADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI DAERAH”, Jurnal Civil Service 9, no. 2, 2015: 71-79.

Wawanudin., Sudarno, Rohidin. “PELAKSANAAN SISTEM MERIT DALAM UU ASN, WEWENANG KASN DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH TERHADAP WEWENANG KASN”, Jurnal Mozaik 10, no. 1, 2018: 26-40.

Hartini, Sri, dkk., Hukum Kepegawaian di Indonesia, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Siswadi, Edi. Birokrasi Masa Depan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Prima. Bandung: Mutiara Press, 2012.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 5 Tahun 2014, LN Nomor 6 Tahun 2014, TLN Nomor 5494.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 13 Tahun 2003, LN Nomor 39 Tahun 2003, TLN Nomor 4279.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, UU Nomor 43 Tahun 1999, LN Nomor 169 Tahun 1999, TLN Nomor 3890.

Downloads

Download data is not yet available.
Total Abstract Views: 129 | Total Downloads: 17

Authors

  • Legina Nadhila Qomarani Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

Published

2020-09-29

Issue

Section

Artikel

Author Biography

Legina Nadhila Qomarani, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

mahasiswa pascasarjana Universitas Indonesia