The Urgency Of The Formation Of Village Regulations Concerning Customary Institutions In Creating Legal Protection For The Adat Community Of Ngadisari Village Sukapura Sub-District Probolinggo District

DOI:

https://doi.org/10.25041/constitutionale.v1i2.2119

Abstract

The existence of customary institutions in the village is important because it has a duty to assist the Village Government and as partners in empowering, preserving and developing customs. The Village Customary Institution can occupy its rank with official recognition from the Government through a Village Regulation. Ngadisari Village was chosen as the object of this research because it has its own uniqueness, this village has indigenous people who are still strong in maintaining the traditions of their ancestors' heritage. Meanwhile, Ngadisari village also has a customary institution that carries out customary functions and is part of the original village structure that grows and develops on the initiative of the village community. The research method used is a type of empirical research and using sociological approach. The order of village regulations regarding customary institutions in order to make Adat Institutions as an alternative to dispute resolution, maintain local culture and play a role in village development. In addition, this formalization effort is also needed to maintain the existence of customary villages, provide legal protection and help cooperation between traditional village institutions of Ngadisari and other village customary institutions. This is in accordance with the duties of the customary institutions in Permendagri Number 18 of 2018 concerning Village Community Institutions and Village Traditional Institutions.

Keywords:

Formation of Village Traditional Institutions, Village Regulations

References

Al Anshori, M. Junaedi. 2007. Sejarah Nasional: Masa Pra Sejarah Sampai Masa Proklamasi Kemerdekaan.Jakarta:PT.Mitra Aksara Panaitan.

Aziz,Noor M. Laporan Akhir Tim Pemantauan Dan Inventarisasi Perkembangan Hukum Adat Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta 2011.

Marzuki,Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.

Nonet dan Selznick, Law and Society in Transition: Toward Rensponsive Law, dalam Yuliandri, Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Arah Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI 2014.

Ramulyo, M. Idris. Suatu Perbandingan antara Ajaran Syafi’I dan Wasiat Wajib di Mesir, tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu Menurut Islam, Majalah Hukum dan Pembangunan No. 2 Th.XII Maret 1982, Jakarta: FH UI, 1982.

Yuliandri, Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Arah Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI 2014.

A. Rauf, Muhammad. Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia, Jurnal De Lega Lata, Volume I, Nomor 2, Juli – Desember 2016.

Fatmawati. Peran Pemangku Adat Suku Tengger Dalam Menjalankan Sistem Hukum Adat, Jurnal Universiatas Jember, Vol 5 No 1 (2016).

Kogoya,Teraik dkk. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Kabupaten Lanny Jaya-Papua, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Program Pascasarjana, Program Studi Perencanaam Pengembangan Wilayah Universitas Sam Ratulangi, Manado, Volume 15 no. 2 – Juni 2015.

Nasrul, Wedy. Peran Kelembagaan Lokal Adat Dalam Pembangunan Desa, Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 14, Nomor 1, Juni 2013.

Pamuji, Kadar Dkk. Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa, Jurnal Idea Hukum, Vol 3 No 1 Tahun 2017.

Pribadiono, Agus. Lembaga Desa Adat Dalam Pembangunan Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014: Antara Kemandirian Dan Subordinasi Pengaturan, Lex Jurnalica Volume13 Nomor 1, April 2016.

Riskiyono, Joko. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan, Aspirasi Vol. 6 No. 2, Desember 2015.

Samsul,Inosentius. Penguatan Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jurnal Negara Hukum: Vol. 5, No. 2, November 2014.

Syaifudin, Muhammad dkk. Demokrasi Peraturan Desa, Jurnal Masalah-masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jilid 39 No. 2, Juni Tahun 2010.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Downloads

Download data is not yet available.
Total Abstract Views: 36 | Total Downloads: 11

Downloads

Authors

  • Indah Dwi Qurbani Faculty of Law, Universitas Brawijaya, Indonesia
  • Muhammad Lukman Hakim Faculty of Law, Universitas Brawijaya,
  • Tunggul Anshari S.N Faculty of Law, Universitas Brawijaya,

Published

2020-12-27

Issue

Section

Artikel