Application of Restorative Justice in Corruption Crime Cases as an Effort to Repay State Losses

Ali Habib

doi:10.25041/corruptio.v1i1.2069

DOI:

https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i1.2069

Abstract

The Handling of corruption now is indeed more oriented to how to put as many corruptors as possible into a Penitentiary, while corruption itself is still rampant. The deterrent effect which is currently no longer felt by corruption convicts while serving prison sentences and the overflow of prisoners who are no longer sufficient, makes the government move quickly and look for a legal breakthrough related to reducing the level of corruption in Indonesia. The Attorney General's Office of the Republic of Indonesia (RI) as one of the Law Enforcement Officers who have the authority to carry out Corruption Criminal Investigations has issued a Circular Letter for the Deputy Attorney General for Special Crimes (SE Jampidsus) Number: B-765/F/Fd.1/04/2018 dated April 20 2018 concerning the Technical Guidelines for Handling Corruption Case Investigation Stage, which in essence the Investigation must be strived to find the amount of State Financial Losses, which meant the cooperative attitude of the parties involved to recover the financial losses of the State, it can be taken into consideration as a non-continuation of the legal process which certainly takes into account certain limitations (restorative justice). The problem is how to apply the restorative justice model in an effort to recover state losses. The research results obtained are, the application of restorative justice methods conducted by the Republic of Indonesia's Attorney General's Office can be optimally used in handling corruption cases specifically for the recovery of state finances and future expectations related to handling cases of corruption in Indonesia.

Keywords:

Restorative, Corruption, attorney

References

Asshiddiqie, Jimly. 2005. Konstitusi dan Konstitusionalisme (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia). Jakarta.

Banziat. Kadafi. 2001. Advokat Indonesia Mencari Laegistimasi. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. The Asiä Jakarta.

Djaja, Ermansjah. 2010. Memberantas Korupsi Bersama KPK. Sinar Grafika. Jakarta.

Lukman, Marcus. 1996. Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional. Disertasi (Universitas Padjajaran). Bandung.

Manan, Bagir. 1997. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Alumni. Bandung.

Marsita, B.D. Sri, Humana. 2015. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana korupsi Yang Nilai Kerugian Keuangan Negaranya Kecil. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung R.I. Jakarta Selatan.

Seno Adji, Indriyanto. 2012. Korupsi Dan Permasalahannya. 2012. Diadit Media Press. Jakarta.

Shidarta. 2013. Pendekatan Hukum Progresif Dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legislasi, dalam Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif. Thafa Media. Jakarta.

Fitriati. "Karaktewristik Penyelesaian Tindak Pidana Secara Informal melalui Peradilan Adat." Jurnal Media Hukum, Vol. 24 No.2, 2017: 164-171. https://media.neliti.com/media/publications/238271-none-f6c2437d.pdf.

Kansil, F. I. "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP." Jurnal Lex Crimen. Vol. 3. No. 3, 2014: 26-34. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/5296/4809. .

M.Syamsudin. "Faktor-Faktor Sosiolegal yang Menentukan dalam Penanganan Perkara Korupsi di Pengadilan." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 17 No. 3, 2010: 406-429. https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/3916/3491. https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art4.

Muhammad Gempa Awaljon Putra, D. d. "Kendala Yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." Syiah Kuala Law Journal, Vol. 2. No. 2., 2018: 170-185. http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/11627/9168. https://doi.org/10.24815/sklj.v2i2.11627.

Nabil Atta Samandari, W. C. "Kekuatan Pembuktian Rekam Medis Konvensional Dan Elektronik." Soepra Jurnal Hukum Kesehatan. Vol. 2. No. 2, 2016:154-164. http://journal.unika.ac.id/index.php/shk/article/viewFile/818/562.

Pandoe Pramoe Kartika, A. D. "Politik Hukum Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pemberantasan Korupsi Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo". Jurnal Hukum Sarawati (JHS), Vol. 1 No. 2. 2019: 263-269. http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/661/626.

Rony Saputra, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Terkait Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)." Jurnal Cita Hukum, Vol.3 No.2 Desember, 2915: 269-288. http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/2318/1747. http://dx.doi.org/10.15408/jch.v2i2.2318.

Prayitno, K. P. (2012). “Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)”. Jurnal Dinamika Hukum Fculty of Law Universitas Jendral Soedirman. Vol. 12. No. 3, 2012: 407-420. http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/116/65. http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116.

Saragih, Y. M. "Peranan Jaksa Dalam Pengendalian Tindak Pidana Korupsi." Jurnal Ilmiah Reseacrh Sains. Vol. 1 No. 3 Oktober, 2015: 115-134. http://www.jurnalmudiraindure.com/wp-content/uploads/2015/10/Peranan-Jaksa-Dalam-Pengendalian-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf.

Suhariyanto, B. "Restroratif Justice Dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara". Jurnal Rechtsviinding. Vol. 5 No. 3 , 2016: 421-438. https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/153.

Tajuddin, Y. M. "Uang Pengganti Sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." Jurnal Restorative Justice. Vol. 2 No.1, 2018: 52-66. https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/hukum/article/view/1924/1148. https://doi.org/10.35724/jrj.v2i1.1924.

Tristanto, Y. W. "Tinjauan Yuridis Penerapan Plea Bargaining Untuk Meningkatkan Efisiensi Peradilan Di Indonesia”. AHKAM Jurnal Hukum Islam. Vol. 6. No. 2, 2018: 412-36. http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/view/1467/757. http://dx.doi.org/10.21274/ahkam.2018.6.2.411-436.

Utary Maharani Barus, I. A. "Analisis Yuridis Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan Terkait dengan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIb Lubuk Pakam." Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Vol.1 No. 2, 2019: 187-193. http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter/article/view/121/130.

Waluyo, B. "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." Jurnal Yuridi,s Vol. 1 No. 2, 2014: 169-182 . https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/149/122. http://dx.doi.org/10.35586/.v1i2.149.

Yayan Indriana, “Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Cepalo, Vol. 2 No. 2, 2018: 123-130. https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/view/1769/1486.

Yusona Piadi, d. R. "Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi." Jurnal Recthen: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia. Vol. 1, 2019: 1-8. https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/7/1

Amanat Jaksa Agung RI dalam Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2019.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946.

Surat Edaran Internal Kejaksaan RI.

Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d85bee63862b/menggagas-peradilan-korupsi-yang-lebih-menguntungkan-keuangan-negara.