Accountability of Narcotics and Money Laundering Offenders
DOI:
https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i1.2070Abstract
The narcotics crime is one of the extraordinary crimes so that it is specifically regulated in act of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics. The perpetrators and other parties involved in narcotics crime certainly understand the severe consequences of what they do. In connection with the above problem, there is one interesting decision to be reviewed and analyzed, which has been decided by the panel of judges is the decision number: 124 / Pid.Sus / 2016 / PN.TJK in which the perpetrator commits two offenses at once so that the sentence could be sentenced whether it has been be fair. This study will focus on legal issues, namely knowing the responsibility of the perpetrators of narcotics and money laundering crimes. analyze the court's decision Number: 124 / Pid.Sus / 2016 / PN.TJK whether it has fulfilled a sense of justice that is beneficial. This study uses a Normative Juridical approach by analyzing a court decision. As for the results of the study found that: According to the analysis of researchers seen from the criminal responsibility has fulfilled the elements of error, the ability to be responsible, evil inner attitude, and there is no reason to forgive. Court Decision Number: 124 / Pid.Sus / 2016 / PN.TJK has fulfilled a useful sense of justice. Based on research shows that the verdict given is considered fair because the defendant's actions have damaged the nation's generation and remembering that the defendant's actions committed two offenses namely violating Article 131 of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics and Article 5 paragraph (1) letter c of the Act Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. As for the suggestions that can be submitted in this study, it is better for the police in an effort to prevent the circulation of narcotics and money laundering so that they coordinate well with the financial transaction analysis tracking center and also the national land agency so that the assets of drug dealers or traffickers can be properly tracked.Keywords:
Criminal Liability, Narcotics, Money Laundering,References
Lastarya, Dharana, Narkoba, Perlukah Mengenalnya, Pakarkarya, Jakarta, 2006.
Moeljatno, 1993, Perbuatan pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.
Mappaseng, Erwin, Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang dilakukan oleh polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya, Buana Ilmu, Surakarta, 2002.
Nasution, Bismar, Hukum Kegiatan Ekonomi I, Books Terrace & Library, Bandung,2007.
Sutedi, Adrian, Tindak Pidana Pencucian Uang, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
Sjahdeini, Sutan Remy . Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
Adik Septiano Putra , Ni Putu Raiyuliartini , Dewa Gede Sudika Mangku. “Sistem Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Singaraja. (n.d.). E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum. V.
Catur Mei Wulandari, D. A. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Napza Pada Masyarakat Di Kabupaten Jember. Jurnal Farmasi Komunitas. Vol. 2. No. 1., 3.
D, R. K. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup). Jurnal Yuridis. Vol.1 No.2.
Darmawan, O. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Illegal Fishing Di Indonesia. Jurnal Yudisial. Vol. 11 No. 2, 183.
Eleanora, N. (2011). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). Jurnal Hukum: Fakultas Hukum Uinssula. Vol XXV.No. 1, 440.
Heryndra, M. F. (n.d.). Kajian Yuridis Kriteria Tentang “Personil Pengendali Korporasi” Terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana.
Iriani, D. (2015). Kejahtan Narkoba: Penaggulangan, Pencegahan dan Penerpan Hukuman Mati. Jurnal Islamica. Vol. 12. No. 2, 307.
Migunani, M. F. (2014). Sosialisasi Dan Penyuluhan Narkoba. Jurnal Inovasi Dan Kewirausahaan. Vol. 3 No. 2, 73.
Mulyana, T. (2015). Kedudukan Jaksa Kpk Dalam Penuntututan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Humaniora Scientica Vol. Ii No. 1.
Tommy J. Bassang. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming . (2015). Jurnal Lex Crimen. Vol. Iv. No. 5., 124.
Primanita Aisiy Nur Habibah, “Meningkatkan Pemahaman Siswa Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Melalui Layanan Informasi. (n.d.). Indonesia Journal of Guidance and Counseling: Theory and Aplication.
Senjaya, O. (2018). Perbandingan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dengan Ruu Kuhp Indonesia Berkaitan Dengan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika . Jurnal Hukum Positum. Vol. 3, No. 1, 95.
Sholihah, Q. (2015). Efektivitas Program P4gn Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza. Jurnal Kesehatan Masyarkat. Vol.9. No. 10. No. 2., 155.
Toruan, H. D. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi . Jurnal Rechtsvinding. Vol. 3. No. 3.
Wulansari, M. A. (2918). Pengembangan Buku Panduan Pencegahan Bahaya Narkoba Bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama. Jurnal Bk UNESA. Vol. 8. No. 1 , 2.
Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen ke 4.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantas tindak pidana pencucian uang.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Peraturan pemerintah nomor 95 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintahan nomor 27 tahun 1983 tentang pedoman pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana.
Downloads
Total Abstract Views: 97 |
Total Downloads: 104
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
Copyright
Copyright (c) 2020 by the Auhtor(s) Published by Development Centre Research of Law and Scientific Publication on behalf of the Faculty of Law, Universitas Lampung
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
