Policy on the Formulation of Provisions for Returning the Proceeds of Corruption Crimes

DOI:

https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i2.2097

Abstract

Law enforcement officials in settling cases of corruption do not only prioritize physical punishment, but also prioritize the recovery of state financial losses through the return of assets, therefore a system is needed that allows for the confiscation and seizure of assets resulting from corrupt acts effectively and efficiently. Policy on the Formulation of Provisions for Returning Assets resulting from Corruption in Indonesia is currently scattered in several laws including the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, the Corruption Eradication Act (PTPK Law), the Law on Money Laundering (UU TPPU) and the United Nations Convention against Corruption  UNCAC) 2003. Formulation of provisions for returning assets in the future can apply the concept of confiscation of assets resulting from corruption without criminal penalties in accordance with Article 54 paragraph (1) letter c of UNCAC 2003. The research approach uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The speakers consisted of prosecutors in the Indonesian Attorney General's Office, as well as Lecturers in Criminal Law at the Faculty of Law, University Lampung. Data collection was carried out with literature and field studies. Data analysis was performed qualitatively and then conclusions were drawn.  The results of the study show that the formulation of the provisions for returning assets as a result of corruption acts currently adheres to the concept of appropriation of assets through a court decision that has permanent legal force while the formulation of the provisions for returning assets as a result of corruption in the future is realized taking into account the interests of the State or the community as victims  from criminal acts of corruption by applying the Dutch concept of recovery of assets after a court decision, based on the concept of appropriation of assets against profits derived from the results of criminal acts, as well as applying the concept of appropriation of assets in a civil manner without being preceded by criminal sanctions as formulated in Article 1 paragraph (3) of the Draft Bill Confiscation of Criminal Asset.  Suggestions in this study should be the Government and the Parliament to harmonize the provisions of asset recovery contained in the PTPK Law and the TPPU Law to be in line with the concept of asset recovery (Asset Recovery) regulated in UNCAC 2003, to apply the concept of asset return after a court decision and the concept of appropriation of assets against profits. Obtained from the results of a criminal offense against amendments to the PTPK Law, and immediately ratified the Criminal Asset Seizure Draft Bill into Laws for effective return of assets resulting from a criminal act of corruption.

Keywords:

Formulations, Asset Returns, Corruption

References

Amrullah, M. Arief, 2004, Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang, Bayumedia Publishing, Jawa Timur.

Atmasasmita, Romli, 2010, Globalisasi dan Kejahatan Bisnis, Prenada Media Group, Jakarta.

Effendy, Marwan, 2012, Kapita Selekta Hukum Pidana: Perkembangan dan Isu-Isu Aktual dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi, Referensi, Jakarta.

Greenberg, Theodore S., 2009, Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture, The international Bank for Reconstruction and Development The World Bank 1918 H Street NW Washington DC.

Hamzah, Andi,, 2007, Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan internasional, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Husein, Yunus, 2008, Negeri Sang Pencuci Uang, PT. Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta.

Jahja, Juni Sjafrien, 2012, Melawan Money Laundering, mengenal, mencegah, & memberantas tindak pidana Pencucian Uang, Visimedia, Jakarta.

Komisi Hukum Nasional RI, 2014, Kebijakan mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta.

Kristiana, Yudi, 2015, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, perspektif hukum progresif, Thafa Media, Yogyakarta.

Makawimbang, Hernold Ferry, 2014, Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, suatu Pendekatan Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta.

Mantovani, Reda dan R. Narendra Jatna, 2012, Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia, CV. Malibu, Jakarta.

Mas, Marwan, 2014, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ghalia Indonesia, Bogor.

Mulyadi, Lilik, 2015, Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, Thafa media, Yogyakarta.

Nasution, Bismar, 2009, Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktek, Books Terrace & Libray, Bandung.

Nawawi Arief, Barda, 1984, Teori-teori dan kebijakan pidana, Alumni, Bandung.

Pangaribuan, Luhut M.P., 2016, Hukum Pidana Khusus tentang Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi, dan Kerjasama Internasional serta Pengembalian Aset: Pengantar, Ketentuan dan Pertanyaan-pertanyaan, Kemang Studio Aksara, Jakarta.

Ramelan, Reda Mantovani dan Pauline David, 2008, Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Requisitoire Law Enforcement & Justice Magazine, Volume 31 Tahun 2013.

Soewarsono, 2006, Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.

Sumaryanto, Djoko, 2011, Pembalikan Beban Pembuktian: Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta.

Supanto, 2010, Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

Tjokroamidjojo, Bintoro, 2000, Good Governance: Paradigma Baru Manajemen Pembangunan, UI Press, Jakarta.

Toegarisman, M. Adi, 2016, Pemberantasan Korupsi dalam Paradigma Efisiensi, Kompas Media Nusantara,Jakarta.

Topan, Mohammad, 2009, Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup:Perspektif Viktimologi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Nusa Media, Bandung.

Tuanakotta, Theodorus M. , 2009, Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Salemba Empat, Jakarta.

UNODC, 2009, Technical Guide To The United Nations Convention Against Corruption, United Nations New York.

Utama, Paku, 2013, Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta.

Wiyono, R., 2008, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.

Yanuar, Purwaning M., 2007, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, Alumni, Bandung.

Yusuf, Muhammad, Dkk, 2011, Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), Jakarta.

--------, 2013, Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Abdurofiq, A "Politik Hukum Ratifikasi Konvensi Pbb Anti Korupsi Di Indonesia.” Jurnal Cita Hukum. Vol.4 No. 2, 2016: 189.

Ariawan, I. G. "Stolen Asset Recovery Initiative, Suatu Harapan Dalam Pengembalian Aset Negara." Jurnal Kertha Patrika. Vol. 33. No. 1, 2008.

Artha, I. K. "Vonis Sanksi Pidana Tambahan Oleh Hakim Berupa Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Oleh Terpidana Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Denpasar." Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol. 6. No. 2, 2016: 295.

Ayu Puspita Sari Situmeang, D. G. "Pengembalian Aset Negara Yang Dicuri Sebagai Hasil Tindak Pidana Indonesia Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesi." Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum. Vol. 3 No 1, 2020.

Deypend Tommy Sibuea, R. S. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." Diponegoro Law Journal Vol.5 No. 2, 2016: 2.

Habibi, M. "Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi." Cepalo, 4 (1), 2020.

Hiariej, E. O. "Pengembalian Aset Kejahatan." Jurnal Opinio Juris. Vol. 13, 2013: 34.

Jerman, H. "Pemulihan Aset Hasil Kejahatan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan." DIH Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 13 No. 25, 2017: 149.

Mahmud, A. "Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi." journal Yudisial. Vol. 11. No. 3, 2018: 350.

Megawati. "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi." USU Law Journal. Vol. 2. No. 3, 2014: 125.

Rakhmat, M. "Kewenangan Kejaksaan dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata." Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan. Vol. 31. No. 1, 2015: 203.

Sinulingga, E. E. "Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Gugatan Perdata." Jurnal Lex Administratum, Vol. V. No. 4, 2017: 124.

Tampubolon, S. M. "Peran Pemerintah Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004." Jurnal Lex Et Societatis. Vol. II. No. 6, 2014.

Teuku Herizal, D. A. "Analisis Yuridis Pengembalian Aset Hasil Korupsi Melalui Gugatan Perdata Terhadap Ahli Waris." Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Vol. 2 No. 3, 2014.

Yulia, A. P. "Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." Jurnal Hukum PRIORIS. Vol. 6 No. 1, 2017: 32.

Downloads

Download data is not yet available.
Total Abstract Views: 46 | Total Downloads: 14

Authors

  • Kusnadi Kusnadi Jaksa, Indonesia

Published

2020-11-10

Issue

Section

Articles