Corruption Potential Of Environmental Funds In Overcoming Climate Change In Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.25041/corruptio.v3i2.2737Abstract
Indonesia's solemnity in dealing with climate change is demonstrated by ratifying the Paris Agreement 2015 treaty into Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2016 concerning the ratification of the Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change, which contains efforts to address climate change with the REDD+ program. The Government of Indonesia receives funding from REDD+, which addresses climate change in Indonesia. However, this creates the potential for corruption in using REDD+ funds by state officials.
This study aims to understand the potential for corruption of environmental funds by government officials in reducing greenhouse gas emissions and anticipating climate change in Indonesia. This paper uses research method consisting of a qualitative research methodology with literature review research. The data analysis uses an objective case approach and a normative juridical approach. Based on several cases of misuse of environmental funds in Indonesia, it is not certain that the optimization to address climate change at the Ministry of Environment will work as it should to achieve the target as promised in Indonesia's NDC for 2030.
Keywords:
Corruption, climate change, CPI, IndonesiaReferences
Edvin Aldrian, Mimin Karmini, dan Budiman, Adaptation and Mitigation of Climate Change in Indonesia (Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia), Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara BMKG, 2011.
Adi Fauzanto, “PROBLEMATIKA KORUPSI DANA DESA PADA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PRINSIP TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PARTISIPATIF,” Widya Yuridika: Jurnal Hukum 3, no. 1 (2020): 43–52
Fathur Rahman, Achmad Baidhowi, dan Ruth Agnesia, “Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa ( Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur ),” Jurnal Integritas 1, no. 2 (2018): 29–56.
Fauzanto, Adi. “Problematika Korupsi Dana Desa Pada Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipatif.” Widya Yuridika: Jurnal Hukum 3, no. 1 (2020): 43–52.
Gizka, Oleh :, dan Ayu Pratiwi. “Kepentingan The United Nations Framework Convention On Climate Change (Unfccc) Memilih World Bank Sebagai Pemegang Dana The Green Climate Fund.” JOM FISIP 4, no. 1 (2017).
Hizkia Tobing, David, Naomi Vembriati, Yohanes Kartika Herdiyanto, Ni Made Ari Wilani, Dewi Puri Astiti, Ni Made Swasti Wulanyani, I Made Rustika, et al. Metode Penelitian Kualitatif, 2016.
Ida Nurul Hidayati, “PENGARUH PERUBAHAN IKLIM TERHADAP PRODUKSI PERTANIAN DAN STRATEGI ADAPTASI PADA LAHAN RAWAN KEKERINGAN,” Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan 16, no. 1 (2015): 42–52.
Irfan Setiawan, “Mengikis Perilaku Korupsi Pada Birokrasi Pemerintahan,” Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja 42, no. 1 (2016): 29–38
Jurnal Wilayah dan Dan Lingkungan, “90 Konservasi Hutan Partisipatif Melalui REDD+” 1, no. 2 (2013): 189–200.
Muchtar, Henni. “Analisis Yuridis Normatif ... 80 Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia” 14(1) (2015): 80.
Mustangin, Mustangin. “Perubahan iklim dan aksi menghadapi dampaknya: Ditinjau dari peran serta perempuan Desa Pagerwangi.” Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat 4, no. 1 (2017): 80. https://doi.org/10.21831/jppm.v4i1.13051.
Nurul Hidayati, Ida. “Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Produksi Pertanian Dan Strategi Adaptasi Pada Lahan Rawan Kekeringan.” Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan 16, no. 1 (2015): 42–52.
Rahman, Fathur, Achmad Baidhowi, dan Ruth Agnesia. “Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa ( Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur ).” Jurnal Integritas 1, no. 2 (2018): 29–56.
Setiawan, Irfan. “Mengikis Perilaku Korupsi Pada Birokrasi Pemerintahan.” Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja 42, no. 1 (2016): 29–38.
Siti Mardiyah dan M Irfan Tarmizi, “Menguak Kepentingan Dibalik Insentif dan Akuntabilitas Program REDD+,” 2016
Suyatmiko, Wawan Heru. “Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020.” Integritas : Jurnal Antikorupsi 7, no. 1 (Juni 2021): 161–78. https://doi.org/10.32697/INTEGRITAS.V7I1.717.
Wilayah, Jurnal, dan Dan Lingkungan. “90 Konservasi Hutan Partisipatif Melalui REDD+” 1, no. 2 (2013): 189–200.
Wawan Heru Suyatmiko, “Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020,” Integritas : Jurnal Antikorupsi 7, no. 1 (Juni 2021): 161–78, https://doi.org/10.32697/INTEGRITAS.V7I1.717.
UU No. 16 Tahun 2016 concerning the ratification of the Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change
UU No. 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Aldrian, Edvin, Mimin Karmini, dan Budiman. Adaptation and Mitigation of Climate Change in Indonesia (Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia). Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara BMKG, 2011.
“Aturan BPDLH terkait Penyaluran Dana REDD+ untuk Capai Komitmen Iklim RI: Siapa Saja yang Dapat Mengakses? - Komitmen Iklim,” n.d.
“ICW: Ada 553 Penindakan Kasus Korupsi 2021, Potensi Kerugian Negara Rp 29,4 Triliun,” n.d.
“Indonesia Akhiri Kerja Sama Redd Dengan Norwegia | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,” n.d.
“Knowledge Centre Perubahan Iklim - Ubah Kebiasaan Penggunaan Plastik.” Diakses 25 Oktober 2022. http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/inovasi/347-ubah-kebiasaan-penggunaan-plastik.
“Kontribusi Penurunan Emisi GRK Nasional, Menuju NDC 2030 - Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.” Diakses 3 Juli 2022. http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/3150-kontribusi-penurunan-emisi-grk-nasional,-menuju-ndc-2030.html.
“Korupsi Uang Retribusi dan Subsidi Sampah, 3 Pegawai DLH Purbalingga Divonis 6 Tahun Penjara | BPK Perwakilan Propinsi JAWA TENGAH,” n.d.
Mardiyah, Siti, dan M Irfan Tarmizi. “Menguak Kepentingan Dibalik Insentif dan Akuntabilitas Program REDD+,” 2016.
“REDD, Ladang Baru Korupsi | ICW.” Diakses 25 Oktober 2022. https://www.antikorupsi.org/id/article/redd-ladang-baru-korupsi.
“Pertanyaan Seputar REDD+ dan Implementasi REDD+ di Indonesia - Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim,” n.d.
“Naik Satu Poin, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Jadi 38,” n.d.
Downloads
Total Abstract Views: 78 |
Total Downloads: 61
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
Copyright
Copyright (c) 2022 by the Auhtor(s) Published by Development Centre Research of Law and Scientific Publication on behalf of the Faculty of Law, Universitas Lampung
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
