Heirs’ Liability for State Losses Arising from a Deceased Corruption Offender under Islamic Inheritance Law
DOI:
https://doi.org/10.25041/corruptio.v5i2.4022Abstract
Corruption is an extraordinary crime that often leaves unresolved legal consequences when the perpetrator dies before serving their sentence, raising the question of whether heirs are responsible for settling resulting state losses. This study employs normative legal research through literature review to examine the compatibility between Islamic inheritance principles and the civil liability imposed on heirs in such cases. The findings show that Islamic inheritance law recognizes heirs’ obligation to settle the deceased’s debts, including those from unlawful acts, but strictly within the limits of the inherited estate. Thus, while heirs can be held accountable for corruption-related debts, their liability is confined to the value of the assets they receive. This highlights the importance of integrating religious norms and positive law to ensure fair and effective recovery of state losses after the perpetrator’s death.
Keywords:
Corruption, State Losses, Islamic Inheritance Law, HeirsReferences
Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam (Yogyakarta: UI Press, 2004).
Aunur Rahim Faqih, Mawaris Hukum Waris Islam (Yogyakarta: UII Press, 2017).
Fatchur Rahman, Ilmu Waris (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1994).
Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
Gisca Nur Assyafira, “Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia”, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 8, No. 1, (2020).
Isnina, “Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Menurut Hukum Islam”, Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora, Vol. 1, (2021).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kompilasi Hukum Islam.
Michael Julnius Christhopher Siahaya, “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”, Lex Crimen Jurnal, Vol. 4, No. 2, (2015).
Mohammad Ali Mustofa, dkk, “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Kepada Bank Titil Sebagai Pihak Ketiga Menurut Hukum Islam Dan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata”, Universitas Muara Kudus, Naskah Publikasi, (2022).
Muhammad Husnul Syam, dkk, “Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh Ahli Waris”, Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam, (2022).
Naskur, “Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam”, Journal Ilmiah Al-Syir’ah, (2010).
Ni Made Dwi Julia Patria Dewi, dkk, “Pertanggungjawaban Perdata Ahli Waris Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Mengembalikan Kerugian Negara”, Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Nur Solikhin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (CV. Penerbit Qiara Media, 2021).
Putu Aditya Witanaya Putra, “Tanggung Jawab Ahli Waris Dalam Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Oleh Terpidana Yang Meninggal Dunia”, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 2, No. 1, (2021).
Putu Ariesta Wiryawan, Made Tjatrayasa, “Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidananya”, Kertha Wicara, Vol. 05, No. 02, (2016).
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1159 K/Pdt/2012.
Sheyla Nichlatus Sovia, Ragam Metode Penelitian Hukum (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022).
Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Fiqhi Mawaris: Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997).
Teuku Herizal, “Analisis Yuridis Pengembalian Aset Hasil Korupsi Melalui Gugatan Perdata Terhadap Ahli Waris”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, (2014).
Theodarus M. Tuanakota, Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Salemba Empat, 2009).
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Zainal Abidin Abubakar, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993).
Downloads
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
Copyright
Copyright (c) 2024 by the Auhtor(s) Published by Development Centre Research of Law and Scientific Publication on behalf of the Faculty of Law, Universitas Lampung
License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.