The Product Characteristic of Electronic Money from the Perspective of the Negotiable Instruments Law
DOI:
https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v11no4.1110Abstract
The development of currency trading is not only using the cash as a payment instrument for a transaction. For example is the emergence of non-cash payments such as negotiable instruments. That type of instrument offers a more effective and safer way than using the cash. Along with the development of the technology, a non-cash payment innovation emerged, which characteristics, at a glance, similar to negotiable instruments, such as credit cards, debit cards, and electronic money products which gives a safer and more efficient way than using the cash for a transaction. Based on this, led to the view that non-cash payment instruments such as credit cards, debit cards, and electronic money products can be classified as negotiable instruments. However, that classification must be done by reviewing the relevant regulations, such as Commercial Code and else and also observing the doctrines in the perspective of the science concerned, to state that the development of such instruments can be classified as negotiable instruments or not.
Keywords: Negotiable instruments, Letter of Value, Credit Cards, Debit Cards, Electronic Money Products, Classification.
Downloads
Total Abstract Views: 385 |
Total Downloads: 334
References
Bank Indonesia, Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money, (Working Paper 2006).
Iman Prayogo dan Djoko Prakoso, Surat Berharga Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern, (Bina Aksara 1987).
James Julianto Irawan, Surat Berharga : Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis, (KENCANA 2014).
Joni Emirzon, Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia, (PT. Prenhallindo 2002).
R. Wirjono Prodjokoro, Hukum Wesel, Tjek, dan Aksep di Indonesia, (Sumur Bandung 1966).
Sentosa Sembiring, Hukum Surat Berharga, (Cet.1, Nuansa Aulia 2016).
Sufirman Rahman dan Eddie Rinaldy, Hukum Surat Berharga Pasar Uang, (Sinar Grafika 2013).
Rachmadi Usman, ‘Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran’, (2017) 32 Yuridika.
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek Van Koophandel).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlick Wetboek).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money).
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 16/8/PBI/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money).
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/17/PBI/2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money).
