Punishment Asset Forfeiture for Corruptor In Perspective of Indonesian Community Justice
DOI:
https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no3.1702Abstract
This study discusses the prospect of criminal asset forfeiture in the Corruption criminal act as a staple criminal. The research is based on the fact that the state's financial loss recovery due to corruption crimes is not achieved, whereas the purpose of law enforcement corruption is aimed at restoring the state's financial losses. But these objectives are not manifested through proper pipetting to accomplish that goal. The purpose of this research is to assess the prospect of asset deprivation as a staple criminal in the framework of national criminal law reform. The methods used in this study used normative research methods with a conceptual approach as a breakthrough problem occurred. This research gain results when criminal asset forfeiture is placed as principal criminal; it will realise the goal of state financial recovery due to corruption crimes and will be aligned with community justice.
Keywords:
Asset forfeiture, Corruption, Penal Reform.Downloads
Total Abstract Views: 430 |
Total Downloads: 214
References
Arief, Barda Nawawi.(2008).Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta, Kencana.
Atmasasmita, Romli. (1995).Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung: Mandar Maju
Priyatno, Dwidja. (2006). Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama.
Efendy, Marwan. (2014).Teori Hukum dari perspektif kebijakan, perbandingan, dan harmonisasi hukum pidana. Jakarta, ME Center Group.
Hamzah,Andi. (2009).Terminologi Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika
Hiariej,Eddy O.S (2014).Prinsip-prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka
Marwan , Mas.(2004).Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta, Ghalia Indonesia.
M. Sholehuddin. (2003). Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Marlina. (2011). Hukum Penitensier, Bandung: PT Refika Aditama.
Mertokusumo, Sudikno.(1992).Mengenal Hukum (suatu pengantar). Yogyakarta, Liberty.
Mochtar, M. Akil.(2006). Memberantas Korupsi, Efektifitas sistem Pembalikan Beban Pembuktian Terbalik dala gratifikasi.Jakarta Q-Comunication.
Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1984). Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni
Muladi. (1985).Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung: P.T. Alumni.
Mulyadi, Lilik.(2008).Bunga Rampai Hukum Pidana perspektif teoritis dan praktik. Bandung, Alumni.
Remmelink, Jan. (2003).Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Sahetapy, J.E. (1987)Viktimologi Sebuah Bunga Rampai. Jakarta,Pustaka sinar harapan, Sinar Harapan.
Sidharta, Bernard Arief. (2013). Ilmu Hukum. Yogyakarta, Genta Publising.
Sudiyat, Iman .(2012). Hukum adat Sketsa Asas. Cetakan ke 7, Yogyakarta, Liberty
Sulivan, Dennis dan Larry Tifft. (2006) Handbook of Restorative Justice: A Global Perspective, Routledge Taylor & Francis Group, London and New York
Sunarso, Siswanto. (2012).Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta.Sinar grafika.
Suteki.(2015). Masa Depan Hukum Progresif. Bantul, Thafa media.
Yulia, Rena.(2013). Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan.Yogyakarta Graha Ilmu.
Andri, Fira Saputri Yanuar, Amarru Muftie Holish, Aditya Wicaksono. (2019). Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Studi Kasus Terhadap Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 5.
Effendy, Marwan. (2007). Perjanjian Bilateral Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi, Majalah Hukum Nasional No.2.
Faizal, Liky.(2016)Problematika Hukum Progresif Di Indonesia, Ijtima’iyya, Vol. 9, No. 2.
Gedeona, Hendrikus Tri Wibawanto. (2004) Mempertanyakan Nilai Keadilan Sosial Dalam Pembangunan Ekonomi Di Tengah Kekuatan Modal. in Jurnal Administrasi Publik, Vol.3, No.2
Handitya, Binov. (2019). The Principles of Good Government dalam Menekan Korupsi, Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 5.
Hayat, Atip Latipul. 2015. Friedrich Karl Von Savigny, Khazanah in Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 1.
Herwibowo, Singgih.(2016)Problematika Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata.Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol IV No. 2.
Istiqamah, Destri Tsurayya. 2018. Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia. VeJ Volume 4, Nomor 1.
Ka’bah, Rifyal. (2007). Korupsi di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37 No. 1.
Latifah, Marfuatul. 2015. Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia. NEGARA HUKUM: Vol. 6, No. 1
Musahib, Abd Razak.(2015)Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi.e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 1.
Napal, G. (2006). An assessment of the ethical dimensions of corruption. Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies.
Nasution, Bahder Johan. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. Yustisia Vol. 3 No.2.
Prayitno, Ahmad Hadi. (2019). Kebijakan Formulasi Ancaman Pidana Minimal Khusus Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Masa Yang Akan Datang, Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1.
Rachman, Brian Lemuel. (2018). Tinjauan Hukum Atas Sanksi Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Di Indonesia, Jurnal Lex Et Societatis Vol. VI No. 2.
Mahmud, Ade. (2018). Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi, Kajian Putusan Nomor 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/ PN.PBR, Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 3.
Wawaysadhya dan Andri Azis Putra. (2017). Karakter Kepancasilaan Sebagai Konsep Atas Pondasi Hukum Untuk Mereduksi Praktik Korupsi, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. XIV No. 1.
www.kpk.go.id
www. nasional.tempo.co
www.antikorupsi.org
www.rappler.com/
Downloads
Published
How to Cite
License
Copyright (c) 2019 FIAT JUSTISIA
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
