ANALYSIS OF DRUGS AND CERTAIN MEDICINES CIRCULATION THROUGH ONLINE MEDIA

Evita Ariestiana
Abstract Views : 67 | PDF (Bahasa Indonesia) Downloads : 38

Abstract


Nowadays, sellers sell potent drugs and certain drugs through online media. It is often don't have permission. The problem in this study is why potent drugs and certain drugs can circulate through online media? How is the solution of potent medications and certain drugs circulate through online media? This research uses a Normative and Empirical Juridical approach.

The results of the study are found the factors of potent drugs and certain drugs can be circulated through online media, namely: First, Nowadays, Indonesia does not yet have a cyber-law in a specific law, Second: The lack of an active role in the society is providing accurate information to the Police relating to illicit drug trafficking in online media. Third, Lack of cyber team personnel both Lampung Regional Police and BPOM Bandar Lampung City because they have not mastered the ins and outs of cyberspace. Fourth, Lack of Facilities and Infrastructure such as transportation equipment, inadequate communication to pursue and arrest groups of drug dealers in online media. Deal with potent drugs and certain drugs that circulate through online media are efforts by Non-Penal (preventive) and Penal (repressive). It has carried out by BPOM of Bandar Lampung City, and Lampung Regional Police include Supervision of Online Drug Distribution). It is through inspection by the Supervisory Officer and monitoring of the website, social media, applications, and other internet media, as well as legal actions such as confiscation and annihilation of certain drugs.

As for suggestions related to this problem, it is necessary to have good coordination between BPOM and the National Police in overcoming the crime of drug trafficking through online. It is by increasing capacity and increasing good facilities and infrastructure to support performance; The government should make specific online trade laws to accommodate and anticipate forms of drug trafficking in cyberspace (cyber).


Keywords


Settlement;Distribution;Drugs;Online

References


Aco, Ambo., Endang, Hutami. “ANALISIS BISNIS E-COMMERCE PADA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR”. Jurnal INSYPRO (Information System and Processing) 2, no. 1, 2017, DOI: 10.24252/INSYPRO.V2I1.3246.

Ahmad, Amar. “PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI: AKAR REVOLUSI DAN BERBAGAI STANDARNYA”. Jurnal Dakwah Tabligh 13, no. 1, 2012: 137–49, DOI: 10.24252/JDT.V13I1.300.

Ariyulinda, Nita. “Urgensi Pembentukan Regulasi Penjualan Obat Melalui Media Online.” Jurnal Legislasi Indonesia 15, no. 1, 2018: 37–45.

Eko, Bambang. “PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM IKLAN OBAT.” Masalah-Masalah Hukum 41, no. 1, 2012: 20–28, DOI: 10.14710/MMH.41.1.2012.20-28.

Fuady, M. E. “CYBERCRIME: FENOMENA KEJAHATAN MELALUI INTERNET DI INDONESIA.” Mediator: Jurnal Komunikasi 6, no. 19, 2005: 255-264. DOI: 10.29313/mediator.v6i2.1194

Hafidz, Jawade. “KAJIAN YURIDIS DALAM ANTISIPASI KEJAHATAN CYBER.” Jurnal Pembaharuan Hukum 1, no. 1, 2014: 32–40, DOI: 10.26532/JPH.V1I1.1466.

Intan, Eka et al. “BEGAL ANAK; PEMENUHAN HAK DAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II A BANDAR LAMPUNG FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF THE CHILD IN THE CLASS II SPECIAL CHILD COACHING INSTITUTION IN BANDAR LAMPUNG,” Cepalo 2, no. 2, 2018: 45–84, DOI: 10.25041/cepalo.v2no2.1764.

Kenedi, John. “URGENSI PENEGAKAN HUKUM DALAM HIDUP BERBANGSA DAN BERNEGARA,” El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis 5, no. 4, 2016: 51-62. DOI: 10.29300/JPKTH.V5I2.1132.

Naufal, M. M., Jannah, H. S. “PENEGAKAN HUKUM CYBER CRIME DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM,” Al-Mawarid Journal of Islamic Law 12, no. 1, 2012: 69-84.

Nining, Yeni. “EDUKASI DAN SOSIALISASI GERAKAN MASYARAKAT CERDAS MENGGUNAKAN OBAT (GEMA CERMAT).” Kesehatan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement) 5, no. 1, 2019: 36–48, DOI: 10.22146/jpkm.32434.

Nurhayati. “BELANJA ‘ONLINE’ SEBAGAI CARA BELANJA DI KALANGAN MAHASISWA (STUDI KAJIAN BUDAYA DI UNIVERSITAS MALIKUSSALEH, LHOKSEUMAWE, ACEH)”. Aceh Anthropological Journal 1, no. 1, 2017: 1-22. DOI: 10.29103/aaj.v1i2.1140.

Putra S, Deo Andika., Lestari, Rika., Fitriani, Riska. “PENGAWASAN PENJUALAN OBAT KERAS OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN,” Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum 1, 24, 2014: 1-15.

Rusmini, Andin et al. “TINDAK PIDANA PENGEDARAN DAN PENYALAHGUNAAN OBAT FARMASI TANPA IZIN EDAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN,” Al-Adl : Jurnal Hukum 3, no. 16, 2017: 23-44, DOI: 10.31602/al-adl.v8i3.674.

Saraswati, Putu Sekarwangi. “FUNGSI PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN.” Jurnal Advokasi 5, no. 2, 2015: 139-154.

Setiawan, Daryanto. “DAMPAK PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TERHADAP BUDAYA.” SIMBOLIKA 4, no. 1, 2018: 62–72. DOI: 10.31289/simbollika.v4i1.1474.

Setiawan, Nyoman., I Gusti, Adiwijaya., Wairocana, Ngurah. “IMPLEMENTASI PERIZINAN PEREDARAN OBAT NARKOTIKA DI KOTA DENPASAR.” Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum 1, 2012: 1-10.

Supardi, Sudibyo et al. “KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PEMBERIAN INFORMASI OBAT DAN OBAT TRADISIONAL DI INDONESIA,” Jurnal Kefarmasian Indonesia 2, no. 1, 2012: 20–27, DOI: 10.22435/JKI.V2I1.4040.20-27.

Wahyudi, Slamet Tri “PROBLEMATIKA PENERAPAN PIDANA MATI DALAM KONTEKS PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA.” Jurnal Hukum Dan Peradilan 1, no. 2, 2012: 207-234, DOI: 10.25216/jhp.1.2.2012.207-234.

Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan No Penal. Semarang: Pustaka Magister, 2010.

Barkatullah, Abdul Halim. Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia. Bandung: Nusa Media, 2017.

Mansur, Dikdik M Arief., Gultom, Elsitaris. Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Rosidah, Nikmah. Asas-Asas Hukum Pidana. Semarang: Magister Semarang, 2011.

Sunarto. Keterpaduan Dalam Penanggunlangan Kejahatan, Edisi Revisi. Bandar Lampung: Aura Anugrah Utama Raharja, 2013.

Keputusan Kepala BPOM No. 02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/h.VII/72 Tentang Pedagang Eceran

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotik, Psikotropika, dan Presekusor Farmasi.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 273 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/2011 tentang Registrasi Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHAP.

Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen ke 4.

Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

https://www.kompasiana.com/yansean/5a5b3496bde57568a17bc772/penjualan-obat-ilegal-online, diakses pada tanggal 19 Oktober 2018




DOI: https://doi.org/10.25041/iplr.v1i2.2054

Refbacks

  • There are currently no refbacks.