JURIDICAL ISSUES IN EMPLOYMENT TERMINATION DUE TO FORCE MAJEURE
DOI:
https://doi.org/10.25041/iplr.v5i1.3156Abstract
Termination of Employment Relations (PHK) represents a highly distressing event for workers, as it disrupts their livelihoods and results in significant economic challenges. Layoffs can lead to various conflicts and difficulties, underscoring the need for protective regulations that safeguard workers' rights. In the context of employment disputes related to force majeure, the COVID-19 pandemic fits within the force majeure category due to its unforeseen and uncontrollable nature, which impedes the company's ability to fulfill its contractual obligations. Judicial decisions, such as Case Number 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gresik, demonstrate how courts can fairly adjudicate employment cases by applying principles of force majeure, thus providing a balanced approach to resolving disputes arising from such unprecedented circumstances.
Keywords:
Problematic, Termination of Employment, Force MajeureDownloads
Total Abstract Views: 105 |
Total Downloads: 232
References
Ali, H.Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. 2019.
Apriyani Rini, Sukma Putu Angga Pratama, Wirawan Ketut Adi, Firdausi Firman, Saija Vica J E., Force Majeure In Law, Zahir Publishing, Yogyakarta. 2020.
Bambang S, R Joni, Hukum Ketenagakerjaan, CV. Pustaka Setia, Bandung. 2013.
Husni, Lalu, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Depok. 2020.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum Edisi Revisi, PT Kharisma Putra, Bandung. 2015.
Marzuki, Peter Mahmud, Edisi Revisi Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta. 2021.
Munir Fuadi, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
Soemadipradja, Rahmat.S.S., Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa, NLRP, Jakarta. 2010.
Suwiryo, Broto, Hukum Ketenagakerjaan (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Asas Keadilan), LaksBang PRESSindo, Surabaya. 2017.
Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta. 2014.
Andrianti Waras Putri, Santoso Budi., Prasetyo Mujiono Hafidh,”Pandemi Covid-19 Sebagai Justifikasi Force Majeure Dalam Kontrak Bisnis” Notarius, Volume 14 Nomor 2 (2021).
Frederikus Fios, “Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi praktik Hukum Kontemporer” HUMANIORA, No.3, Vol 1, April 2012.
Hidayani Sri, Munthe Riswan, “Aspek Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Yang Dilakukan Oleh Pengusaha” Mercatoria, Jurnal Magister Hukum UMA, Vol.11 (2) Desember (2018).
Lukman Siregar, Abdul Rasyid “Tinjauan Yuridis Terhadap Efisiensi Perusahaan Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja” JOM Fakultas Hukum, Volume VI No. 2, Juli- Desember 2019.
Nugroho Andriyanto Adhi, Fadilah Khalda, “Pemutusan Hubungan Kerja Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ketenagakerjaan” JUSTITIA, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol.8 No. 1, Tahun 2021.
Nuraeni, Yeni “Analisis Terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0” Jurnal Ketenagakerjaan, Vol 15, No.I, Januari-Juni 2020.
Prasetyo Mujiono Hafidh, Santoso Budi, Andrianti Waras Putri “Pandemi Covid-19 Sebagai Justifikasi Force Majeure Dalam Kontrak Bisnis” Notarius, Vol.14 Nomor. 2. 2021.
Rasuh Daryl John “Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” Lex Privatum, Vol.IV/No. 2/Feb/2016.
Robed, Gede Odhy Suryawiguna “Covid-19 Sebagai Keadaan Memaksa (force majeure) Dalam Pemutusan Hubungan Kerja” Jurnal Kertha Wicara, Vol.10 No. 3, Tahun 2021.
Syahrial, “Dampak Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja Di Indonesia” Jurnal Ners Universitas Pahlawan., Volume 4 Nomor 2 Tahun 2020.
Samudro, Eko G dan Madjid, M. Adnan “Pemerintah Indonesia Menghadapi Bencana Nasional Covid -19 Yang Mengancam Ketahanan Nasional” Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 26, No. 2, Agustus 2020.
Soewono, Djoko Horoe, “Analisis Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia” https://hukum.unik-kediri.ac.id.,diakses pada tanggal 19 Juni 2022
KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Cetakan I 2019, Pustaka Buana.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356).
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316) Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357) Tentang Mahkamah Agung.
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perkara Yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi Dan Peninjauan Kembali.
Direktori Putusan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Gsk tanggal 3 Desember 2020, https://putusan 3.mahkamahagung.go.id. diakses pada 14 Juni 2022.
Downloads
Published
How to Cite
License
Copyright (c) 2024 by the Auhtor(s) Published by Development Centre Research of Law and Scientific Publication on behalf of the Faculty of Law, Universitas Lampung
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
