Audit of BPK RI Performance on the Cooperation Scheme Agreement between the Government and Business Entities (KPBU)
DOI:
https://doi.org/10.25041/aelr.v1i1.2082Abstract
The scheme of the Government Partnership Agreement with Business Entities (KPBUS) or known as the Public Private Partnership (PPP). It is a model agreement between the government as the owner of the land and the business entity as the business manager to carry out the socio-economic functions of the government with the size of the rights and obligations attached to each party. The implementation of the PPP agreement cannot be separated from the various legal aspects that underlie it, namely the legal aspects of the agreement, the legal aspects of state land use and the legal aspects of state finance. The existence of this legal aspect of state finance is inherent in the function and authority of BPK RI to conduct an examination of it. The type of inspection that is most appropriate for assessing the series of PPP agreement management processes, from planning to monitoring and evaluation is the type of performance inspection. Furthermore, in conducting a preliminary examination the performance of the examiner is required to be able to identify the problem before carrying out a detailed examination. There are several basic problems described in this paper, starting from the planning process to monitoring and evaluation that need to be followed up by preparing concrete audit steps and a recommendation that can be applied by the institution.
Keywords:
BPK RI, KPBU, AgreementReferences
Ahmad Redi, “Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam”, Jurnal Konstitusi, Vol 12 No.2, 2015. DOI: https://doi.org/10.31078/jk12210.
Arizon Mega Jaya, “Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Cepalo, Vol 1 No. 1, 2017. DOI: https://doi.org/10.25041/cepalo.v1no1.1752.
Gilang Pramana Jasa, Ratna Herawati, “ Dinamika Relasi Antara Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Audit Keuangan Negara”, Jurnal Law Reform, Vol 13 No.2, 2017. DOI: https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16155.
Indra Yudha Koswara, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadao Perhitungan Potensi Kerugian Negara”, Jurnal Ilmiah Hukum De Jure, Vol 4 No.1. 2019. DOI: http://dx.doi.org/10.35706/de'jure.v4i1
Joubert B. Maramis, “Faktor-Faktor Sukses Penerapan KPBU Sebagai Sumber Pembiayaan Infrastruktur: Suatu Kajian”, Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi, Vol 5 No.1, 2018. DOI: https://doi.org/10.35794/jmbi.v5i1.19149
Kiki Kristanto, I Nyoman Nurjaya, Abdul Madjid, Prija Djatmika, “Ratio Legis Regulation of the BPK as the Only Once Authorized State Institution Declaring Countring Financial Damages in the President of 23 Paragraph (1) Change Constitution of the 1945 Constitution”, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Vol 7 Issue 2, 2020. DOI: http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v7i2.1522
Maman Suhendra, “Penyediaan Infrastruktur Dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Publik-Private) di Indonesia”, Jurnal Manajemen Keuangan Publik”, Vol 1 No.1, 2017. DOI : http://dx.doi.org/10.31092/jmkp.v1i1.97
Margareth Carla Rampengan, “Fungsi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Lex Crimen, Vol 2 No.2, 2013.
Mike Rayu Raba, “Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Menurut UU No. 15 Tahun 2006.” Jurnal Lex Crimen, Vol 6 No. 3. 2014.
Muhammad Dzikrullah H. Noho, “Memahami Hak dan Kewajiban Dalam Kebijakan Kerjasama Swasta Dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Melalui Perjanjian Build Operate and Media, The Journal of Society and Media, Vol 3 No.1, (2018), DOI: 10.26740/jsm.v3n1.p51-67
Pemerintah Indonesia. Keputusan BPK RI Nomor 5/K/I-XIII.2/10/2015 tentang Pedoman Manajemen Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
Pemerintah Indonesia. Peraturan BPK RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 1. Sekretariat Negara. Jakarta.
Pemerintah Indonesia. Peraturan BPK RI Nomor 3 tahun 2016 tentang Kode Etik BPK. Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 143. Sekretariat Negara. Jakarta.
Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP. Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123. Sekretariat Negara. Jakarta.
Pemerintah Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 62. Sekretariat Negara. Jakarta.
Pemerintah Indonesia. Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja Tahun 2017.
Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66. Sekretariat Negara. Jakarta.
Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 85. Sekretariat Negara. Jakarta.
Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104. Sekretariat Negara. Jakarta.
Putu Ika Wahyuni, Sarwono Hardjomuljadi, Hendrik Sulistio, dan Koespiadi. “Kajian Tata Ruang untuk Menerapkan Sistem Insentif Pemanfaatan Ruang pada Proyek KPS (Kerja Sama Pemerintah Swasta) Jalan Tol (Study Kasus Kaki Nusa Dua Pada Jalan Tol Bali Mandara)”, Jurnal Paduraksa, Volume 7 Nomor 1, 2018.
Shandi Patria Airlangga, “Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis”, Jurnal Cepalo, Vol 3 No. 1, 2019. DOI: https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783
Soeria Atmadja, Arifin P. 2009. Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
Tim IIGF, Optimisme KPS di Indonesia. 2013. Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. Tim IIGF.
Towaf Totok Irawan, “Kajian Potensi dan Pembangunan Infrastruktur di Sektor Sosial Dengan Skema KBPU”, Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis, Vol 1 No.2, 2016. DOI: https://doi.org/10.36226/jrmb.v1i2.15
Waryanto, Siti Malikhatun Badriyah, Irawati, “Pengadaan Barang dan Jasa Yang Dilaksanakan Oleh Badan Usaha Milik Negara”, Jurnal Notarius, Vol 13 No.2, 2020. DOI : https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31095
Wibowo, Andreas. “Opsi Terminasi Sebagai Instrumen Dukungan Pemerintah untuk Proyek Infrastruktur Berisiko Permintaan Tinggi”. Jurnal Teknik Sipil, Vol. 22 No. 3, (2015), DOI: http://dx.doi.org/10.5614%2Fjts.2015.22.3.3
Yayuk Harumiati dan Payamta, “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2011”, Jurnal Akuntasi dan Pendidikan, Vol 3 No. 2, 2014. DOI: http://doi.org/10.25273/jap.v3i2.1244
Downloads
Total Abstract Views: 166 |
Total Downloads: 147
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
Copyright
Copyright (c) 2020 by the Auhtor(s) Published by Development Centre Research of Law and Scientific Publication on behalf of the Faculty of Law, Universitas Lampung
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
