Diskresi Kepolisian dalam Perkara Pidana Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anak

DOI:

https://doi.org/10.25041/ip.v1i2.2049

Abstract

Perkara pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak pada umumnya terjadi karena faktor kealpaan. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi diskresi kepolisian dalam perkara pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak dan mengapa terdapat hambatan dalam implementasi diskresi kepolisian dalam perkara pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi diskresi kepolisian dalam perkara pidana lalu lintas oleh anak merupakan wujud penyelesaian perkara di luar pengadilan yang dilaksanakan dengan proses perdamaian atas dasar itikad baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas untuk menempuh penyelesaian secara kekeluargaan. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tidak harus dengan pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana, dalam hal tersebut berdasarkan pada terjadinya perbuatan, apabila terjadi karena kealpaan dan kesalahan bukan pada tersangka.Faktor-faktor yang menghambat implementasi diskresi kepolisian dalam perkara pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak adalah masih terbatasnya jumlah anggota Satlantas Polres Metro dalam menangani perkara lalu lintas, ketidak lengkapan data dan informasi yang disampaikan oleh pelaku dan korban yang terlibat dalam perkara pidana lalu lintas, sehingga pelaku dan korban hanya memberikan data yang dianggap tidak berpotensi merugikan pihaknya. Faktor Kebudayaan, yaitu karakter personal pelaku, korban dan keluarganya yang tidak mendukung penyelesaian perkara di luar peradilan.

Keywords:

Diskresi Kepolisian, Pidana Lalu Lintas, Anak

References

Faal, M. (1991). Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian). Jakarta: Pradnya Paramita.

Hamzah, Andi. (2000). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta:Sinar Grafika.

Kelana, Momo. (1981). Hukum Kepolisian. Jakarta: PTIK.

Marpaung, Leden. (1992). Proses Penanganan Perkara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Nawawi Arief, Barda. (2008). Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan. Semarang: Pustaka Magister.

Rahardi, Pudi. (2012). Hukum Kepolisian, Kemandirian,Profesionalisme dan Reformasi Polri. Surabaya: Laksbang Grafika.

Susanto, F. Anton. (2012). Kepolisan dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

Zulfa, Eva Achjani. (2009). Keadilan Restoratif di Indonesia. Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Ansori, Lutfil, “Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan,” Jurnal Yuridis, vol. 2, No.1. August 25, 2015: 134-150, https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/165.

Effendi, Syahrial, "Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Proses Penyidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia,” Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan. Vol. 6, no. 2. May 20, 2020:304-310, http://www.jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/view/1248.

Febri Ana, Gita, and Rehnalemken Ginting. "Analisis Penerapan Pasal 359 Kuhp Mengenai Kealpaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 267/PID.B/2011/PN/SKH),” Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan, vol. 4, No. 2, Mei-Agustus, May 1, 2015: 184-191, https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40634.

Haji, Son, Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Polres Demak Jawa Tengah,” Jurnal Hukum Khaira Ummah, vol. 13, No. 1, March 17, 2018: 53-62, http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2583.

Intan, Eka, Putri Lembaga, Konsultan Bantuan, and Hukum Intan. “Begal Anak; Pemenuhan Hak Dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii A Bandar Lampung Fulfillment Of The Rights Of The Child In The Class Ii Special Child Coaching Institution In Bandar Lampung.” Cepalo 2, no. 2, September 12, 2018: 45–84, https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1764.

Mhd Taufiqurrahman, "Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan." JURNAL RETENTUM, Vol 1, No. 1, Agustus 2019: 48-61, http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/299.

Nurhaqi, A. “Pelaksanaan Diskresi pada Tingkat Penyidikan. Jurnal Penelitian Program Pascasarjana. Universitas”, Jurnal Katolik Parahyangan, 2017.

Lucky, Amaretza, A M Endah Sri, and Astuti Abstrak. Pemidanaan Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009,” DIPONEGORO LAW REVIEW, vol. 3, No. 2 Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, April 1, 2014: 1-13, http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr.

Sarmadi, "Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)." Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No.2, 2012: 331-343, http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/58/24.

Mardatila, Rahman Syamsuddin, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kematian." Alauddin Law Development Journal, Vol. 2 No. 1 Maret 2020: 20-31, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/13268/8218.

Priyantoko, Guntur, “Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa,” DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, vol. I. No. 1, Januari-Juni, March 4, 2016: 109-136, http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/784.

Said, Abbas. “Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana.” Jurnal Hukum Dan Peradilan. Vol. 1, no. 1, March 30, 2012: 147-170. https://doi.org/10.25216/jhp.1.1.2012.147-170. Syahrial Effendi et al., “Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Proses Penyidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia,” Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan. Vol. 6, no. 2, May 20, 2020: 304-310, http://www.jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/view/1248.

Sangki, Agio. “Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas.” LEX CRIMEN. Vol. 1, June 10 2012: 33-47, http://www.anneahira.com/kecelakaan-lalu-lintas.htm.

Ulya, Zaki, Fakultas Hukum, Universitas Samudra, Jln Meurandeh, Kecamatan Langsa Lama, and Kota Langsa-Aceh. “Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Dalam Menetapkan Diskresi (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016).” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 24, no. 3, 2017: 412–30. https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art4.

Isyanto, Yusuf, "Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Pelaksanaan Restorative Justice Di Polres Kudus),” Jurnal Panorama Hukum, Vol.. 2, No. 1, Juni 2017: 117-130, http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/1759/1413.

Downloads

Download data is not yet available.
Total Abstract Views: 65 | Total Downloads: 16

Downloads

Authors

  • Sylvia Claudia Agustina Kanit Tipiter Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung
  • Heni Siswanto Fakultas Hukum Universitas Lampung
  • Nikmah Rosidah Fakultas Hukum Universitas Lampung

Published

2020-10-08

Issue

Section

Artikel

Author Biography

Nikmah Rosidah, Fakultas Hukum Universitas Lampung