Kebijakan Penanggulangan Praktek Mafia Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung

DOI:

https://doi.org/10.25041/ip.v1i2.2051

Abstract

Fenomena adanya jual beli perkara di lingkungan peradilan memang masih menjadi isu tabu bagi masyarakat, hal ini dikarenakan rapihnya permainan para oknum tersebut sehingga sulit untuk dibuktikan. Sehingga orang menyebutnya sebagai praktik mafia peradian. Studi ini akan fokus pada tiga permasalahan hukum yaitu menganalisa bagaimanakah kebijakan di Mahkamah Agung dalam pemberantasan praktek mafia peradilan di lingkungan pengadilan, mengapa terjadi hambatan peran badan pengawas mahkamah agung dalam mewujudkan pemberantasan praktek mafia peradilan di lingkungan pengadilan, bagaimana kebijakan ideal badan pengawas mahkamah agung dalam memberantas praktek mafia peradilan Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Empiris. Penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, sedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataannya dilapangan.Adapun hasil penelitian yang didapatkan bahwa salah satu wujud dari upaya kebijakan kriminal dalam menanggulangi praktek mafia peradilan di lingkungan pengadilan dengan cara membangun karakteristik sumber daya manusia instument pelaksana peradilan yang mencakup Hakim dan juga Panitera agar menjadi aparatur yang bebas dari korupsi melalui dibuktikan dengan diikutsertakan melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan juga studi banding ke negara yang mempunyai tekad memberantas tindak pidana korupsi, melakukan koordinasi dan konsultasi pengawasan di tingkat daerah serta pembentukan tim penghubung dan tim asistensi, terjadi hambatan peran badan pengawas Mahkamah Agung dalam mewujudkan pemberantasan praktek mafia peradilan di lingkungan pengadilan disebabkan oleh lemahnya badan pengawas untuk membuktikan adanya praktik mafia peradilan tersebut disebabkan rapihnya permainan oknum tersebut dan kebijakan ideal badan pengawas mahkamah agung dalam memberantas praktek mafia peradilan dilakukan dengan cara penal dan non penal yakni penal dengan menggunakan sarana hukum pidana untuk menghukum para pelaku yang terlibat praktek mafia peradilan mulai dari hakim yang menyidangkan perkara sampai panitera. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini Sebaiknya mahkamah agung segera berbenah dalam melakukan pengawasan tindakan para oknum mafia peradilan yang berada di lingkungan pengadilan terutama dalam melakukan penegakan hukum yang tidak tebang pilih; dan Sebaiknya agar hakim tidak mudah terbujuk rayu oleh uang suap untuk menangani suatu perkara dan juga menjaga martabat hakim dalam mengadili perkara yang ditangani.

Keywords:

Kebijakan, Penanggulangan, Mafia Peradilan, Mahkamah Agung

References

Abdul Manan, 2005. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta, Edisi Revisi. Cet. III. Prenada Media.

Al. Wisnubroto, 1997, Hakim dan Peradilan di Indonesia Dalam Beberapa Aspek Kajian. Yogyakarta, Penerbitan Universitas Atma Jaya,

Ismantoro Dwi Yuwono, 2010, Kisah Para Markus (Makelar Kasus), Jakarta, Media Pressindo.

Marwan Mas, 2016, Krisis Integritas Hakim, Makasar, Harian Kompas.

Afif, Muhammad, Memberantas Korupsi, Melalui Budaya, and Hukum Yang. “Memberantas Korupsi Melalui Budaya Hukum Yang Baik Dan Cita-Cita Hukum Di Dunia Peradilan Indonesia.” Supremasi Jurnal Hukum 1, no. 2, October 2, 2018: 1-21, http://web2.usahid.ac.id/index.php/hukum/article/view/212.

Airlangga, Shandi Patria. “Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis.” Cepalo 3, no. 1, September 17, 2019: 1–10. https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783.

Faiz Muhlizi, “Bantuan Hukum Melalui Mekanisme Nonlitigasi Sebagai Saluran Penguatan Peradilan Informal Bagi Masyarakat Adat (The Legal Aid Through Non Li Ga on Mechanism As Access on Strengthening Informal Jus Ce for Adat Community).” Bantuan Hukum Melalui Mekanisme Nonli Gasi…. (Arfan Faiz Muhlizi. Vol. 2, 2013: 65-79, https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/82.

Gunakaya, A. Widiada. “Pemberantasan Mafia Peradilan Dengan Pemberdayaan ‘Gaya Sentrifugal’ Dan ‘Sentripetal’ Ukum Dalam Penegakan Supremasi Hukum (Suatu Kontemplasi Refleksif).” Jurnal Wawasan Yuridika. Vol. 23, October 28, 2014: 167-197, http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/11.

Kholiq, Abdul, and Jurnal Justisi. “Kajian Budaya Hukum Progresif Terhadap Hakim Dalam Penegakan Hukum Pada Mafia Peradilan (Judicial Corruption) Di Indonesia.” Justisi Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 2, (2017): 26-44, http://www.merdeka.com/peristiwa/teri.

Masafah, Artidjo Alkostar, Mafia Peradilan, Penanggulangannya Masalah, Dan Penanggulangannya, and Artidjo Alkostar. “Masalah Mafia Peradilan Dan Penanggulangannya.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol. 9, 2002: 1-8, https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4772.

Suparman, “Menolak Mafia Peradilan: Menjaga Integritas Hakim-Menyelaraskan Perbuatan Dan Nuraninya," Jurnal Hukum & Pembangunan. Accessed July 15, 2020: 161-82, http://www.jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/135/pdf.

Prasidi, Dimas. “Akses Publik Terhadap Informasi Di Pengadilan.” Jurnal Konstitusi. Vol. 7, May 20, 2016: 61-184, https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/232.

Widodo, "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Mafia Peradilan." Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 12, No. 1 Accessed July 15, 2020: 108-120, http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/200/148.

Samsuduha, Andi. “Perluasan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Rangka Pemberantasan Praktik Mafia Peradilan.” Legalitas: Jurnal Hukum. Vol. 2, December 30, 2018: 247-274 http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/164.

Siswadi, “Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Serta Peran Advokat Dalam Proses Hukum Di Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” IUS CONSTITUTUM. Vol. 1, November 10, 2018: 1-37, www.komisihukum.go.id.

Suhariyanto, Budi. “Menuntut Akuntabilitas Putusan Pengadilan Melalui Pemidanaan Terhadap Hakim.” Jurnal Hukum Dan Peradilan 1, no. 2, July 31, 2012: 249-274, https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.249-274.

Sutiyoso, Bambang. “Mencari Format Ideal.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol. 17, April 10, 2010: 217-232, http://www.sunan-ampel.ac.id/publicactivity/.

Watuseke, Garry. “Eksistensi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman.” LEX ADMINISTRATUM. Vol. 5, October 19, 2017: 15-24, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/17527.

Widodo, Selamat. “Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Di Pengadilan Negeri Purwokerto).” Jurnal Kosmik Hukum 17, no. 1, January 30, 2017: 108-120, https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v17i1.2318.

https://news.detik.com/berita/d-4535308/kpk-ott-hakim-pn-balikpapan-diduga-suap-untuk-bebaskan-terdakwa

https://nasional.kompas.com/read/2018/08/29/07241751/daftar-panjang-korupsi-dunia-peradilan-dan-fenomena-hakim-tipikor?page=all

Downloads

Download data is not yet available.
Total Abstract Views: 139 | Total Downloads: 33

Downloads

Authors

  • Irhamy Tauhid Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia

Published

2020-10-08

Issue

Section

Artikel

Author Biography

Irhamy Tauhid, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia

Magister Ilmu Hukum