Bureaucratic Reform within Village Government

DOI:

https://doi.org/10.25041/constitutionale.v3i2.2638

Abstract

Indonesia has a comprehensive vision for reform encompassed in the national time reform roadmap from 2010 to 2025. The overarching framework for Indonesian reform is delineated by Presidential Regulation No. 81 of 2010, while the roadmap for employee reform falls under the purview of the Ministerial Regulation of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform, overseen by the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration. This research aims to identify the bureaucratic reforms necessary to streamline processes from the highest to the lowest levels and introduce innovative breakthroughs. These breakthroughs involve taking gradual, concrete, realistic steps while thinking beyond conventional practices, embracing out-of-the-box thinking, initiating a paradigm shift, and exerting extraordinary efforts. The methodology employed for data collection involves qualitative analysis, wherein data is described and systematically categorized from primary legal materials such as laws and regulations to gain a comprehensive understanding of the research landscape. The data is then analyzed using a descriptive-analytical approach, complemented by qualitative, conceptual, constitutional, and historical perspectives. The findings suggest that implementation should commence from the central government and extend to regional and village levels across Indonesia. Villages are also encouraged to adopt the principles of good governance, directly benefiting their communities.

Keywords:

Bureaucratic Reform, Good Government, National Bureaucracy, Village

References

IRE Laporan Tahunan 2018, Menghadirkan negara di Desa dalam Konteks Akuntanbilitas dan Inklusi Sosial Desa, Yogyakarta, 2018.

Program Smart Village Provinsi Lampung; Petunjuk Pelaksanaan Operasional, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi, 2021.

Andi Hakim, “Dinamika Pelaksanaan Good Governance di Indonesia (Dalam Perspektif Yuridis dan Implementasi)”, Civil Service 10, no.1, Juni 2016 : 15-34.

Atep Suhendar, Reformasi Birokrasi Pemerintahan Desa (Studi Komparasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik Di Kelurahan Melong Dan Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat).

Ahmad, B. “Kondisi Birokrasi di Indonesia dalam Hubungannya dengan Pelayanan Publik”. Jurnal Administrasi Publik 4, no. 1, 2008 : 45-62.

Edi Kusmayadi & Taufiq Nurrohman, “Reformasi Birokrasi di Tingkat Desa (Studi Komparasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Desa Sukakerta dan Desa Setiawangi Kecamatan Jatiwaras Kabupaten TasIKMalaya)”, Aliansi 3, no. 2, Juli 2011 : 437-452.

Kiki Endah, Endah Vestikowati, “Birokrasi Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik”, Jurnal Moderat 7, no. 3, 31 Agustus 2021 : 647-656.

Mai Damai Ria, “Analisis Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kinerja Pemerintah Dearah: Research kasus di Pemerintahan Jawa Barat”, Civil Service 10, no.1, Juni 2016 : 51-68.

Pardede, M. “Kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terkait Kepakaran Peneliti Hukum”. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 11, no. 1, 2017 : 59-77.

R Widodo Triputro, “Politisasi Birokrasi Pemerintahan Desa pada Era Reformasi”, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik 9, no. 1, Mei 2005 : 69-88. https://doi.org/10.22146/jkap.8335.

Rika Ramadhanti, “Politik Dan Birokrasi Pemerintahan”, Jurnal Trias Politika 2, no.1 April 2018 : 96-104. https://doi.org/10.33373/jtp.v2i1.1242

Rohida, L. “Pengaruh Era Revolusi Industri 4.0 Terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia”. Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia, 6(1), 2018 : 114-136. https://doi.org/10.31843/jmbi.v6i1.187.

Saggaf, S., Said, M. M., & Saggaf, W. S. Reformasi Pelayanan Publik di Negara Berkembang (Vol. 1). Sah Media. (2018).

Sahban, M. A., & SE, M. Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang (Vol. 1). Sah Media. (2018).

Tuhumury, Y., & Wance, M. “Membangun Good Governance Dalam Pemanfaatan Keuangan Desa”. Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan 3, no. 1, 2020 : 37-45. https://doi.org/10.24905/igj.v3i1.1463.

Wijaya, M. P., & Nurani, F. “Pengaruh Reformasi Struktur Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik”. 2019 : 1-5

Yusriadi dan Misnawati, “Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Terpadu Satu Pintu)”, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik 7, no. 2 Juli – Desember 2017 : 99-108.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi 2017-2019

Desa Ganjarresik - SAKIP Desa (sumedangkab.go.id)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Sejumlah Capaian Reformasi Birokrasi 2014-2018 (www.menpan.go.id)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Kementerian PANRB Siapkan Strategi Percepatan Reformasi Birokrasi Daerah (www.menpan.go.id)

Sistem Informasi Desa Tulusrejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur (www.menpan.go.id)

Downloads

Download data is not yet available.
Total Abstract Views: 57 | Total Downloads: 26

Downloads

Authors

  • Siti Khoiriah Universitas Lampung, Indonesia
  • Luzman Qashmal Universitas Lampung, Indonesia

Published

2022-10-18

How to Cite

Khoiriah, Siti, and Luzman Qashmal. 2022. “Bureaucratic Reform Within Village Government”. Constitutionale 3 (2):74-84. https://doi.org/10.25041/constitutionale.v3i2.2638.

Issue

Section

Articles