STATUS HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG DIPEROLEH DARI LELANG BERDASARKAN HAK MENDAHULU NEGARA

Kurnia Martini Dwi Putri A.T.
Abstract Views : 203 | PDF Downloads : 31

Abstract


Abstract

Tax is one of the biggest fund sources proponents in Indonesia’s development activities. Tax payment is an obligation for every Tax Subject. They would be reputed to have the debt to Country once they don’t pay the tax. Tax liability is a debt that particularly arises because of law, so it has the precedence characteristic over other debts. If a Taxpayer doesn’t pay their tax, Government can sell their valuable assets of by the auction based on State Precedence Rights. In Bandar Lampung City, land title transfer registration that is obtained by auction based on Country’s Precedence Right happened to the ownership land of a personal property on behalf of individual belonging, which became a company’s tax liability payment, and also an object of an inheritance dispute. The land title transfer registration validity then became legally questionable, because the auction object is recorded on behalf of individual ownership, not the Companies. Moreover, it was under inheritance dispute and has been blockaded at The Bandar Lampung Land Affair Office.

 

Keywords: Country’s Precedence Rights, Auction, Land Certificate Blockage

 

Abstrak

Pajak merupakan salah satu pendukung sumber dana terbesar dalam kegiatan pembangunan Indonesia. Pembayaran pajak merupakan kewajiban bagi setiap Subyek Pajak. Mereka akan dikenal memiliki utang kepada Negara setelah mereka tidak membayar pajak. Kewajiban pajak adalah utang yang sangat timbul karena hukum, sehingga memiliki karakteristik didahulukan dari hutang lainnya. Apabila Wajib Pajak tidak membayar pajak mereka, Pemerintah dapat menjual hasil aset yang bernilai tinggi oleh yang berdasarkan Hak Mendahulu Negara. Di Kota Bandar Lampung, pendaftaran tanah judul transfer yang diperoleh dengan lelang berdasarkan Hak Mendahulu Negara terjadi tanah kepemilikan properti pribadi atas nama pribadi milik, yang menjadi pembayaran kewajiban pajak perusahaan, dan juga obyek sengketa warisan. Judul tanah validitas pendaftaran pengalihan kemudian menjadi hukum dipertanyakan, karena objek lelang dicatat atas nama kepemilikan individu, bukan perusahaan. Selain itu, di bawah sengketa warisan dan telah diblokade di Kantor Pertanahan Bandar Lampung.

 

Kata Kunci: Hak Mendahulu Negara, Lelang, Pemblokiran Sertifikat Tanah


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.790

Refbacks

  • There are currently no refbacks.



Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum (ISSN Online: 2477-6238 | ISSN Print: 1978-5186) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.