REKONSTRUKSI TERHADAP SIFAT FINAL DAN MENGIKAT DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Abstract

Abstract

Court verdict of District Heads Election is the first verdict and the last had
final and binding since it was read out by Constitutional Court, although it
found and generated by the corruption court, so it unfulfilled sense of justice
as corruption of the judiciary in the dispute over the elections involving Akil
Mukhtar. Finding a model for retesting on the Court's Verdict in strict
Heads Election disputes that did not fulfill justice was a goal to be achieved.
This paper used juridicial normative methods. The conclusion of this paper
that for guarantee the legal certainty, the Constitutional Court verdict
remains final and binding, but it can be applied to reopen the trial by
mechanism “constitutional complaint” as the law of justice fulfillment, in
addition, the presence of amicus curiae through the amicus brief and the
examination of the judgment can serve as a model of the fulfillment of justice
that has been closed. In order for such efforts to be implemented, it is
advisable to regulate such terms or conditions through the amendment of the
Constitutional Court Law and / or by the verdict of the Constitutional Court
as a precedent (judge made law) which is subsequently elaborated through
the Constitutional Court Regulations.

Keywords: Verdict, Constitutional Court, Reconstruction.

Abstrak
Putusan perkara Pilkada merupakan putusan pertama dan terakhir yang
mengikat umum sejak dibacakan Mahkamah Konstitusi, meskipun terdapat
dan dihasilkan oleh peradilan sesat sehingga tidak terpenuhi rasa keadilan
sebagaimana terjadi korupsi peradilan dalam sengketa hasil Pilkada yang
melibatkan Akil Mukhtar. Menemukan model pengujian kembali terhadap
putusan Mahkamah dalam sengketa Pilkada yang tidak memenuhi keadilan
merupakan tujuan yang hendak dicapai. Menggunakan pendekatan yuridis
normatif dapat disimpulkan bahwa guna menjamin kepastian hukum,
putusan Mahkamah Konstitusi tetap bersifat final dan mengikat, tetapi dapat
dilakukan permohonan untuk membuka kembali persidangan dengan
mekanisme constitutional complaint sebagai upaya hukum pemenuhan
keadilan, selain itu, kehadiran amicus curiae melalui amicus brief serta
eksaminasi terhadap putusan dapat dijadikan sebagai model pemenuhan
keadilan yang sudah tertutup. Agar upaya tersebut dapat dilaksanakan,
disarankan mengatur syarat-syarat atau ketentuan dimaksud melalui
perubahan Undang-undang Mahkamah Konstitusi dan/atau dengan putusan
Mahkamah Konstitusi sebagai preseden (judge made law) yang kemudian
diperinci melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Kata kunci: Putusan, Mahkamah Konstitusi, dan Rekonstruksi